KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) masih belum bisa berjalan mulus sepanjang tahun 2017. Maklum saja, meski sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 telah merampungkan 26 proyek, namun PSN masih membutuhkan pembenahan di berbagai lini untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan. Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto, dalam perkembangan pembangunan PSN terdapat sejumlah hambatan yang terbagi dalam beberapa hal. Yakni 33% isu perencanaan dan penyiapan proyek, 29% berkaitan dengan pembebasan lahan , 15% pendanaan , 12% permasalahan perizinan dan 12% pelaksanaan konstruksi. "Jika dilihat dari hambatan di 2016, pembebasan lahan yang menjadi hambatan terbesar sudah turun dan memang di tahun ini isu perencanaan dan persiapan proyek menjadi hambatan terbesar," kata Rainier akhir pekan lalu. Hambatan perencanaan dan persiapan dokumen disumbang oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah (Pemda). Rainier mengatakan, K/L dan pemda terkait mesti melakukan persiapan dokumen dengan matang, lantaran 74% proyek yang ada sudah bekerja sama dengan swasta.
Proyek Strategis Nasional masih terkendala dokumen
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) masih belum bisa berjalan mulus sepanjang tahun 2017. Maklum saja, meski sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2017 telah merampungkan 26 proyek, namun PSN masih membutuhkan pembenahan di berbagai lini untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan. Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Rainier Haryanto, dalam perkembangan pembangunan PSN terdapat sejumlah hambatan yang terbagi dalam beberapa hal. Yakni 33% isu perencanaan dan penyiapan proyek, 29% berkaitan dengan pembebasan lahan , 15% pendanaan , 12% permasalahan perizinan dan 12% pelaksanaan konstruksi. "Jika dilihat dari hambatan di 2016, pembebasan lahan yang menjadi hambatan terbesar sudah turun dan memang di tahun ini isu perencanaan dan persiapan proyek menjadi hambatan terbesar," kata Rainier akhir pekan lalu. Hambatan perencanaan dan persiapan dokumen disumbang oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah (Pemda). Rainier mengatakan, K/L dan pemda terkait mesti melakukan persiapan dokumen dengan matang, lantaran 74% proyek yang ada sudah bekerja sama dengan swasta.