JAKARTA. Kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) Eko Susilo Hadi, terkait pengadaan 5 unit monitoring satelit di Bakamla. Kelima satelit itu rencananya akan digunakan di 5 kota.

Berdasarkan dokumen pelelangan umum yang diperoleh dari situs Bakamla.go.id, monitoring satelit tersebut akan digunakan di Tarakan, Ambon, Kupang, Semarang dan Jakarta. Nilai pagu proyek tersebut senilai Rp 402.710.273.000, dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp 402.273.025.612. Sumber dana proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Berdasarkan surat pengumuman lelang tersebut, paket pengadaan ini terbuka untuk penyediaan barang dan jasa yang terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Selain itu, bagi yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diatur dalam dokumen pascakualifikasi.

Dalam detil lelang yang dipublikasikan dalam situs web Bakamla, lelang telah selesai pada 7 September 2016. Dalam jumpa pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/12/2016), Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, terjadi pemotongan anggaran untuk pengadaan monitoring satelit. Nilai proyek tersebut menjadi Rp 200 miliar.

Dalam kasus ini, pejabat Bakamla Eko Susilo Hadi merupakan pelaksana tugas Sekretaris Utama Bakamla, yang diberikan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Menurut Agus, uang Rp 2 miliar yang ditemukan petugas KPK diduga terkait proses lelang dalam pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.

(Abba Gabrillin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto