JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok memastikan melanjutkan pembangunan proyek peninggalan mantan Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo yakni Giant Sea Wall dengan bentuk reklamasi 17 pulau."Kami bereskan Giant Sea Wall yang mini di 17 pulau di Jakarta Utara itu baru nanti yang bentuk garudanya," tuturnya.Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall telah direncanakan akan dibangun sepanjang Pantai Utara Jakarta. Dengan panjang 40 kilometer, tanggul ini digunakan sebagai penahan arus rob air laut, dan sumber cadangan penyimpanan air bersih.Adapun pembangunan tanggul laut raksasa ini menelan biaya sebesar 200 triliun dengan meniru konsep Giant Sea Wall yang dikerjakan Pemerintah Rotterdam, Belanda. Pemerintah memberi izin kepada pihak swasta untuk melakukan reklamasi karena megaproyek ini dirancang menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership (PPP). Oleh sebab itu bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta akan dibantu oleh ahli studi kelayakan dari Pemerintah Belanda.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Proyek tanggul raksasa, Ahok masih beresi 17 pulau
JAKARTA. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok memastikan melanjutkan pembangunan proyek peninggalan mantan Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo yakni Giant Sea Wall dengan bentuk reklamasi 17 pulau."Kami bereskan Giant Sea Wall yang mini di 17 pulau di Jakarta Utara itu baru nanti yang bentuk garudanya," tuturnya.Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall telah direncanakan akan dibangun sepanjang Pantai Utara Jakarta. Dengan panjang 40 kilometer, tanggul ini digunakan sebagai penahan arus rob air laut, dan sumber cadangan penyimpanan air bersih.Adapun pembangunan tanggul laut raksasa ini menelan biaya sebesar 200 triliun dengan meniru konsep Giant Sea Wall yang dikerjakan Pemerintah Rotterdam, Belanda. Pemerintah memberi izin kepada pihak swasta untuk melakukan reklamasi karena megaproyek ini dirancang menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan swasta atau public-private partnership (PPP). Oleh sebab itu bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta akan dibantu oleh ahli studi kelayakan dari Pemerintah Belanda.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News