JAKARTA. Proyek pembangunan tanggul raksasa alias giant sea wall di pesisir Jakarta bakal tersendat. Pasalnya, kelanjutan mega proyek ini harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Saat ini pemerintah akan memperkuat kewenangan BIPW Kementerian PU-Pera dengan tugas melakukan studi terhadap proyek pembangunan nasional di wilayah pesisir atawa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Nah, tugas pertama badan  itu mengevaluasi proyek tanggul raksasa di Jakarta.

Sofyan Jalil, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, persoalan banjir akibat pasang air laut tidak serta merta dapat diselesaikan lewat pembangunan tanggul. Sebab itu, "Kami perlu institusi yang khusus di Kementerian PU-Pera untuk diberikan kewenangan yang lebih besar. Kami akan memberikan mandat untuk proyek kasus di Jakarta," kata Sofyan, di kantornya, Kamis (30/7).

Nantinya, BPIW akan membentuk tim pengarah (steering committe) yang mengkaji penanganan antisipasi bencana banjir di Jakarta. Tim ini akan melibatkan lembaga seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat.

Sebagai contoh, Kementerian Perhubungan bakal memantau dampak proyek giant see wall terhadap keberadaan pelabuhan dan bandara, sedang Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat dampak ke nelayan. Tim nantinya melaporkan hasil kajian bersama per enam bulan. "Akan dilihat dampak proyek ini terhadap bandara Soekarno Hatta atau wilayah Bekasi, jadi perlu dipandang seluruh aspek," jelas dia.

Sofyan menambahkan, rencana pembangunan tanggul tahap A yang sudah masuk tahapan konstruksi tidak akan terganggu kebijakan pemerintah tersebut. Nah, yang bakal menunggu hasil studi adalah pembanguan tahap B dan C.

Catatan saja, mega proyek tanggul raksasa di pesisir ibukota diproyeksikan membutuhkan dana senilai Rp 500 triliun. Sedangkan pembangunan tanggul tahap A yang membatasi laut Jakarta diproyeksikan membutuhkan anggaran senilai Rp 3 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia