JAKARTA. Masuk dalam daftar proyek prioritas pemerintah ternyata tak menjamin sebuah proyek terealisasi dengan mudah. Ambil contoh, proyek transmisi listrik tegangan tinggi Jawa-Sumatera atau high voltage direct current (HVDC). Hingga kini, proyek ini masih tarik ulur di tingkat pemerintah pusat.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna mengungkapkan, hingga kini, di internal pemerintah masih ada tarik ulur terkait investasi yang diperlukan dalam proyek HVDC, terutama biaya untuk menyalurkan listrik dari pembangkit di Sumatra ke Jawa.

Menurut Montty, ada kubu di pemerintah yang menilai penyaluran listrik dari Sumatra ke Jawa butuh biaya lebih besar ketimbang membangun pembangkit listrik di Jawa.

Sementara kubu lain menilai penyaluran listrik dari Sumatra ke Jawa lebih efisien ketimbang membangun pembangkit listrik baru di Jawa. "Intinya, masih terjadi tarik menarik," ungkapnya kepada KONTAN, pekan lalu.

Sayang, Montty tak merinci berapa besar investasi proyek HVDC yang hingga kini masih diperdebatkan. Yang pasti, kata dia kini pemerintah berupaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait proyek ini.

Dalam pembahasan itu, kata Montty, berbagai peluang masih terbuka. Bisa saja proyek HVDC dilanjutkan apabila hasil perhitungan investasinya lebih rendah ketimbang membangun pembangkit di Pulau Jawa.

Sebaliknya, ada peluang proyek ini ditunda bila hasil perhitungan menunjukkan bahwa investasi untuk membangun pembangkit listrik di Pulau Jawa lebih murah ketimbang menyalurkan listrik dari Sumatra ke Jawa. "Mana perhitungan yang duluan selesai itu yang jalan," katanya.

Maju mundurnya implementasi proyek HVDC ini sepertinya tak sejalan dengan rencana awal pemerintah. Sebab, pemerintah telah memasukkan proyek ini ke daftar proyek prioritas yang rinciannya termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  (Permenko) Nomor 12/2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Pemerintah.

Bila merujuk ke beleid tersebut, pemerintah akan mempercepat pelaksanaan 30 proyek yang masuk dalam daftar Permenko No 12/2015. Proyek yang masuk daftar ini juga akan diawasi langsung oleh tim pelaksana komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.

Selain proyek HVDC, proyek prioritas dalam Permenko 12/2015 yang masih jalan di tempat adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo bilang proyek itu kini masih terkendala pemberian hak guna bangunan, khususnya untuk tanah cadangan umum nasional (TCUN). "Sekitar 17 hektare (ha) yang belum keluar izin HGB-nya," ujarnya, kepada KONTAN baru-baru ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia