KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Transportasi dan Tata Kota, Yayat Supriatna, menyoroti sejumlah proyek transportasi selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlangsung selama 10 tahun terakhir. Menurut Yayat, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi, terutama dalam pembangunan tol laut dan bandara baru. Yayat menjelaskan bahwa proyek tol laut yang belakangan menjadi sorotan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Meresmikan Dua Proyek Wijaya Karya (WIKA) di Jawa Timur “Kapalnya ada, tapi barangnya kurang. Jadi, manfaat dari tol laut bisa dikatakan kurang mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (8/9). Yayat menambahkan bahwa kurangnya sinergi antara pelabuhan dengan wilayah kabupaten/kota menjadi salah satu penyebabnya, sehingga dibutuhkan perbaikan dalam sistem pelayanannya agar tol laut bisa benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terkait. Selain tol laut, Yayat juga menyoroti pembangunan bandara-bandara baru di era Jokowi yang dinilai belum berkembang seperti yang diharapkan, khususnya dalam mendorong sektor pariwisata. "Bandara baru dibangun, tetapi sektor pariwisata tampak masih lesu," ujarnya. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh industri penerbangan saat ini adalah tingginya harga tiket pesawat, yang berdampak pada menurunnya jumlah penumpang. Selain itu, beberapa bandara internasional juga mengalami penutupan.
Baca Juga: Pramono Anung Menundurkan Diri, Bertugas jadi Seskab Sampai 22 September “Bandaranya ada, tapi maskapainya belum berkembang maksimal karena banyak permasalahan dalam bisnis penerbangan,” tambah Yayat. Industri penerbangan, menurutnya, juga terbebani oleh mahalnya harga bahan bakar pesawat serta kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai 11%, dengan potensi kenaikan lebih lanjut pada tahun depan. Terkait proyek transportasi kereta api, Yayat memberikan apresiasi terhadap pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang dianggap sebagai terobosan dari segi teknologi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proyek ini dibiayai dengan pinjaman, sehingga pemerintah harus memastikan pendapatan dari proyek tersebut cukup untuk menutup biaya pemeliharaan yang tinggi. "Semakin tinggi teknologinya, semakin mahal infrastrukturnya, dan biaya pemeliharaannya juga tinggi. Kalau pendapatannya rendah, akan sulit," jelasnya.
Baca Juga: Tol Laut Melayani 39 Trayek pada Tahun 2024 Yayat menekankan bahwa pembangunan di sektor transportasi harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan, agar dana pinjaman dapat dikembalikan tepat waktu.
Selain itu, pengembangan wilayah sekitar proyek-proyek transportasi juga perlu mendapat perhatian agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Menutup pernyataannya, Yayat menggarisbawahi bahwa pemerintahan ke depan, terutama di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi, perlu melakukan evaluasi menyeluruh. "Pak Prabowo harus memetakan letak permasalahannya, dan Menkomarves harus lebih tegas dalam memperbaiki aturan-aturan yang ada," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto