JAKARTA. Pemerintah Indonesia sepakat untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Emaar Properties, investor asal Dubai, Uni Emirat Arab, untuk mengembangkan dan mengelola objek-objek pariwisata di Lombok. Perusahaan tersebut akan diberi nama PT Emaar Lombok.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Badrul Munir memaparkan hal tersebut usai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jumat (4/9). "Kesepakatan rapat tadi, Direktur Bali Tourism Development Corporation (BTDC) akan berangkat ke Dubai untuk membentuk joint venture corporation tanggal 6 September," ungkapnya.

Munir menyebutkan, modal perusahaan tersebut disepakati sebesar Rp 21 triliun. Emaar menanamkan 85% dari modal tersebut, sementara 15% sisanya dari Pemerintah Indonesia. Tapi, Indonesia hanya menyediakan aset tanah seluas 1.175 hektare. "BTDC ini kan BUMN, jadi ini business to business. Perusahaan inilah yang nantinya akan mengelola pariwisata Emaar di Lombok," katanya.

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

Munir mengungkapkan Direktur BTDC akan ke Dubai untuk membahas masalah administrasi pendirian dan pengelolaan perusahaan, serta operasionalisasi perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan akan didasarkan pada komposisi kepemilikan masing-masing pihak.

Sebelumnya, untuk memuluskan pengembangan kawasan pariwisata itu, pemerintah sudah membangun bandara internasional Lombok Baru untuk menggantikan bandara lama Selaparang. Rencananya, pada 17 Desember 2009 nanti, akan dibuka rute penerbangan pertama ke bandara internasional Lombok Baru.

Proyek Emaar Lombok akan memiliki pantai alami sepanjang 7 km yang mendukung pembuatan pelabuhan, perumahan mewah, dan resor. Emaar telah memulai proses pencarian nama resor dan hotel bintang lima berkelas internasional yang akan menjadi bagian dari pembangunan ini. Menurut rencana, perumahan yang dibangun akan mengadopsi desain dan arsitektur untuk daerah tropis.

Setelah semua persiapan beres, Emaar Lombok akan segera menggelar peletakan batu pertama di proyeknya. Wakil Presiden menginginkan ground breaking dilaksanakan sebelum Oktober 2009. "Namun kami belum mengetahui siapa yang akan meresmikan," kata Munir.

Munir menambahkan, kini sudah tidak ada lagi kendala lahan. Surat Keputusan penyerahan hak pengelolaan lahan dari pemerintah RI, dalam hal ini Kepala BPN, sudah diterbitkan dan diserahkan ke BTDC. "Atas dasar inilah BTDC dan Emaar membentuk joint venture," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News