JAKARTA. PT Garam (Persero) berupaya menekan laju importasi garam, khususnya garam industri. Untuk itu, perusahaan pelat merah ini melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pegaraman baik milik perusahaan maupun swasta serta garam rakyat.

"Program PT Garam ke depan, dalam upaya untuk menekan laju importasi garam industri dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi, yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta," kata Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono, di Jakarta, Senin (9/5).

Achmad mengatakan, salah satu program intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut dilakukan baik pada lahan milik perusahaan tersebut maupun lahan diluar PT Garam seperti yang ada di Teluk Kupang, NTT. "Lahan itu mempunyai potensi kurang lebih 7.700 hektare (ha) berbasis inti plasma dan dapat menghasilkan kurang lebih sebanyak 870.000 Ton," ujar Achmad.

Achmad menambahkan, pihaknya telah memulai di daerah Bipolo Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dengan luasan lahan kurang lebih 300 ha dan bekerja sama dengan ulayat. Diperkirakan dengan luasan lahan tersebut mampu menghasilkan garam kurang lebih 30.000 ton.

"Selain itu juga pemanfaatan teknologi HDPE Geomembrane yang dapat meningkatkan produksi hingga 30%, dan komitmen untuk menghasilkan garam industri dengan menerapkan prinsip panen pada usia minimal 15 hari baru dipungut, selain itu juga akan dilakukan proses pencucian garam sebelum masuk ke dalam gudang," katanya.

PT Garam juga akan mendirikan pabrik garam industri dan farmasi yang dapat meningkatkan kadar NaCl lebih dari 97%. Kemudian, melalui Dana PMN, pihaknya membangun sentralisasi pabrik garam industri di Camplong, Sampang Madura dengan Kapasitas 60.000 ton per tahun.

Selain rencana jangka panjang tersebut, Achmad menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan penyerapan garam rakyat melalui dana PMN sebesar Rp 222 miliar. Penyerapan tersebut sebanyak 400.000 ton atau 14% dari total produksi garam nasional.

Stimulus penyerapan yang dilakukan oleh PT Garam (Persero) adalah langkah awal untuk memacu petani garam agar memproduksi garam dengan kualitas yang baik untuk mengangkat harga garam mereka. "Sebagai contoh, pada April 2016, kami melakukan pembelian garam rakyat seharga Rp 430.000 per ton untuk K2 atau kualitas rendah, yang semula harga di pasaran berkisar Rp 320.000 per ton," katanya.

Dengan langkah menyerap garam K3 tersebut, harga garam juga merangkak naik menjadi Rp 370.000 per ton. Saat ini, para pengguna garam swasta membeli garam serupa dengan harga yang lebih baik dari sebelumnya yakni menjadi Rp 425.000 per ton.

"Atas dasar tersebut PT Garam akan mengusulkan kembali ke pemerintah untuk tambahan pengelolaan dana PMN yang berkelanjutan sekitar Rp 500 miliar agar program penyerapan garam rakyat dan stabilisasi harga garam rakyat dapat dilaksanakan secara konsisten," kata Achmad. (Vicki Febrianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini