JAKARTA. Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Sukmawati Syukur mengaku belum menerima surat resmi perihal pembangunan monorel dari Pemprov DKI. Padahal, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama sebelumnya menegaskan bakal melayangkan surat penjelasan sikap DKI terhadap pembangunan monorel.  

"Surat resmi dari Gubernur belum sampai ke PT JM mengenai pembatalan atau kelanjutan atas pembangunan monorel," kata Sukmawati, saat dihubungi, Senin (19/1/2015).

Apabila Pemprov DKI menyetujui pembangunan monorel, lanjut dia, PT JM akan membayar tiang pancang, yang berdiri di kawasan Senayan-HR Rasuna Said Kuningan, kepada PT Adhi Karya. 

Jadi Investasi Aman, Deposito Bank Digital Ini Bisa Ditarik Kapan Saja Tanpa Penalti

Tiang pancang itu, kata Sukmawati, merupakan kepemilikan PT JM dan sudah disita oleh PT Adhi Karya. "Nilai tiang pancangnya Rp 130 miliar. Seharusnya, kalau DKI menyetujui pembangunan ini, PT JM akan langsung jalan dan beli tiang pancang dari Adhi Karya," kata Sukmawati.  

Seperti diketahui, Ortus Holding, pemegang saham mayoritas PT JM dan Adhi Karya, masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang. PT Adhi Karya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang seharganya Rp 193 miliar. 

Sementara itu, Ortus meminta biaya ganti rugi tiang sebesar Rp 130 miliar. Saat ini, sengketa harga tiang masih diteliti oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2012, status kepemilikan tiang-tiang monorel masih menjadi hak PT Adhi Karya. 

Sekadar informasi, sebelumnya Gubernur Basuki menjelaskan keputusannya untuk membatalkan proyek monorel oleh PT Jakarta Monorail (JM) sudah bulat. Pemprov DKI sedang mempersiapkan surat pembatalan untuk dilayangkan kepada PT JM. 

Basuki mengaku heran mengapa PT JM hingga kini belum dapat membangun proyek yang nilai investasinya mencapai Rp 15 triliun tersebut. Padahal, lanjut dia, saat pemerintahan Presiden SBY dahulu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberi jaminan kepada PT JM untuk membangun monorel. 

Anehnya, tidak ada bank yang berani dan bersedia untuk membiayai pembangunan monorel di jalur hijau maupun jalur biru. Kekhawatiran terhadap kondisi keuangan PT JM itulah yang membuat Basuki curiga jika PT JM tidak punya modal untuk membangun monorel. 

Basuki curiga PT JM akan mendapat modal setelah menjual hak properti yang didapatkannya dari Pemprov DKI. Selain karena kondisi keuangan PT JM, Basuki juga tidak menerima desain pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang.(Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News