JAKARTA. PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Selain itu, PT Pos juga dipercaya untuk mencetak dan mendistribusikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Pembayaran Program Keluarga Harapan (PKH), Penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013 dan penyaluran dana pemerintah lainnya.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Budi Setiawan mengungkapkan, pemberian bantuan dana PSKS dari pemerintah akan disalurkan PT Pos Indonesia dalam dua cara.

Pertama, bantuan disalurkan dalam bentuk simpanan Giro Pos sebanyak 14,5 juta rumah tangga sasaran melalui PT Pos Indonesia. Kedua, bantuan disalurkan dalam bentuk Mandiri e-cash sebanyak 1 juta rumah tangga sasaran melalui Bank Mandiri, yang pencairannya hanya dapat dilakukan di Kantor Pos Bayar. 

Untuk rumah tangga sasaran tersebut, kata Budi, akan disertai pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), SIM card untuk Mandiri e-cash, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Dana bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang disalurkan melalui PT POS Indonesia mencapai Rp 6,2 triliun.

Pendekatan komunitas

Menurut Budi, pihaknya telah mendekatkan diri kepada 8.000 sampai dengan 10.000 komunitas untuk menyalurkan bantuan dana pemerintah kepada masyarakat kurang mampu ini. 

Menurutnya, pendekatan komunitas ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang tinggal di pedalaman yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjangkau Kantor Pos.

"Distribusi dana bantuan pemerintah dilakukan dengan menggunakan 20.000 agen PT POS Indonesia, sehingga paling jauh masyarakat hanya harus datang ke Kelurahan masing-masing tempat tinggal. Sehingga tidak terlalu membebani dari sisi biaya transportasi, tenaga dan juga waktu masyarakat," jelas Budi di Kantor Pos Pusat, Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Senin (3/11).

Lebih lanjut Budi menjelaskan, biaya dana yang dikeluarkan PT Pos Indonesia dalam menyalurkan dana bantuan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu ini adalah sebesar 1%-2% dari total dana yang disalurkan.

Hitung-hitungan saja, jika dana bantuan masyarakat yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia adalah sebesar Rp 6,2 triliun, artinya biaya dana untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada masyarakat adalah sebesar Rp 62 miliar sampai dengan Rp 124 miliar.

"Biaya dana cukup besar karena misalnya untuk menyalurkan dana ke wilayah Papua, kami harus menyalurkan ke setiap distrik dan biaya untuk menyewa pesawat bisa mencapai miliaran rupiah,” katanya.

Total biaya yang cukup besar itu rencananya akan disampaikan kepada kementerian, termasuk biaya transportasi, biaya overhead. Sehingga biaya penyaluran bantuan ini tidak membuat rugi tapi juga tidak menimbulkan keuntungan besar. 

Menurut Budi, kontribusi penyaluran dana bantuan masyarakat terhadap pendapatan PT Pos Indonesia, tidak besar yaitu hanya sebesar 2% sampai dengan 3% terhadap total pendapatan perseroan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan