KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Usulan untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 10 juta per bulan terus mencuat, terutama dari kalangan pengusaha dan buruh. Mereka menilai kebijakan ini mendesak diterapkan dalam kondisi ekonomi saat ini.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi mengatakan bahwa peningkatan PTKP perlu segera dipertimbangkan, setidaknya dalam jangka pendek dan menengah. Ia menyarankan penerapannya dilakukan secara bertahap, misalnya dengan menaikkan PTKP ke Rp 5 juta atau Rp 7 juta lebih dulu sambil mengkaji dampaknya terhadap fiskal negara.

Menurutnya, hal ini penting karena kelas menengah saat ini merupakan kelompok produktif sekaligus konsumen utama sektor barang dan jasa. Jika daya beli mereka menurun, efeknya akan terasa luas ke perekonomian domestik.

Miliki Keamanan Informasi Standar Internasional, Tugu Insurance Raih ISO 27001-2022

Baca Juga: Pengusaha Usul Naikkan Batas PTKP jadi Rp 10 Juta Per Bulan, Ini Kata Pemerintah

“Ketika daya beli mereka melemah, maka dampaknya luas ke perekonomian domestik,” tutur Badiul kepada Kontan, Minggu (18/5).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlahnya mencapai 57,33 juta orang atau sekitar 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024, jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13%.

Badiul menilai angka PTKP saat ini sudah tidak lagi relevan. Sejak terakhir kali direvisi pada 2016, biaya hidup telah mengalami kenaikan yang cukup besar.

“Artinya, (penghasilan) Rp 4,5 juta hari ini tidak memiliki daya beli yang sama dengan 8 tahun lalu. Terlebih dengan posisi Indonesia sebagai upper middle-income countries. Sehingga harus ada penyesuaian standar yang berlaku secara global,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan perpajakan yang adil. Penyesuaian PTKP bisa menjadi langkah untuk melindungi kelompok rentan dan kelas menengah dari beban pajak yang tidak proporsional, apalagi dalam situasi perlambatan ekonomi saat ini.

Namun begitu, Badiul menegaskan bahwa kenaikan PTKP harus diiringi dengan reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain memperluas basis penerimaan pajak, termasuk sektor informal dan digital.

Kemudian, meningkatkan kepatuhan pajak dari golongan atas dan korporasi besar, serta menerapkan insentif pajak yang tepat sasaran, bukan sekadar potongan umum.

Baca Juga: Bikin Resah, Daya Pungut Pajak Semakin Merosot

Badiul juga menyarankan agar kebijakan kenaikan PTKP disinergikan dengan program lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti insentif untuk sektor produktif dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Sayangnya, ia melihat pemerintah belum menunjukkan sinyal kuat untuk menjalankan sinergi kebijakan ini. Salah satu alasannya kemungkinan karena masih tingginya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh).

“Kenaikan PTKP secara drastis bisa mengurangi jumlah wajib pajak orang pribadi yang efektif, dan bisa berdampak pada penerimaan PPh. Dan pemerintah mungkin sedang fokus pada belanja subsidi, infrastruktur, atau program prioritas lainnya,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News