JAKARTA. Jika sejumlah pelaku usaha kompak mengeluh kan kebijakan pemerintah mengerek harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tidak demikian dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Perusahaan yang ngetop dengan sebutan PT PP itu justru mengaku diuntungkan kebijakan itu.

Sebab, kenaikan harga BBM diikuti dengan pengalihan anggaran ke sektor infrastruktur. "Hal ini membuka peluang bagi kami," ungkap Direktur Keuangan PTPP Tumiyana di kantornya, Rabu (26/11). Tahun depan, PT PP menaksir proyek pemerintah yang dia garap bakal tumbuh, meski tak lebih dari 5%. 

Asal tahu saja, proyek pemerintah masih mendominasi portofolio PTPP. Hingga akhir 2014, perusahaan itu menghitung porsi proyek pemerintah masih mencapai 64,44% dan sisanya proyek swasta. Pada 2013, porsi proyek pemerintah sebesar 55,4%.

Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PTPP itu ingin membukukan total kontrak tercatat Rp 54 triliun pada tahun depan. Perinciannya, Rp 27 triliun adalah kontrak anyar dan Rp 27 triliun berupa kontrak carry over.

Jika  target kontrak itu terpenuhi, PT PP meyakini bisa membukukan pendapatan Rp 19 triliun tahun depan. Target pendapatan itu lebih besar 35% dari target pendapatan 2014. Dari target pendapatan itu, PT PP berharap mengantongi laba bersih Rp 730 miliar, lebih besar 38% dari target laba bersih tahun ini. 

Tak mau dibilang asal menggantang target, PT PP pun membekali diri dengan belanja modal Rp 1,8 triliun. Ada empat sumber pendanaan belanja modal ini. Pertama duit hasil hajatan initial public offering (IPO) anak perusahaannya, yakni PT PP Properti. PT PP berencana mencuil Rp 700 miliar dari total target perolehan dana.

Kedua, duit obligasi berkelanjutan I tahap II senilai Rp 300 miliar. Ketiga, duit sisa IPO sendiri senilai Rp 200 miliar. Keempat, kekurangan dana diambil dari ekuitas dan pinjaman perbankan.

Beberapa rencana penggunaan belanja modal untuk membeli lahan Rp 200 miliar. Berikutnya sebesar Rp 150 miliar untuk mendirikan pabrik beton pracetak di Lampung. Dua rencana lain yakni membangun proyek properti Grand Kamala Lagoon senilai Rp 108 miliar dan berinvestasi di enam ruas jalan tol.

Hingga awal November 2014, manajemen perusahaan PT PP mencatat telah mengantongi kontrak senilai Rp 37,03 triliun. Perinciannya, Rp 15,1 triliun kontrak baru dan Rp 21,93 triliun carry over.

Perusahaan itu yakin mampu menggenapi total kontrak menjadi Rp 43,52 triliun akhir tahun nanti. Menurut Tumiyana, saat ini masih ada kontrak  yang akan di teken pada Desember 2014. Diantaranya dermaga proyek pembangunan dermaga Belawan Rp 1,5 triliun, bendungan di Indonesia timur Rp 700 miliar, dan properti di Indonesia timur.

IPO PP Properti

Selain merancang strategi meraup kontrak tahun depan, PT PP memang tengah mempersiapkan diri membawa anak perusahaannya, PT PP Properti menjadi perusahaan publik. Harapan perusahaan itu, PT PP Properti bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia pada kuartal II-2015. 

Tumiyana bilang, "Kami sedang melangsungkan tender untuk undrewriter dan legal." Rencananya, PT PP Properti akan melepas 30%-35% saham anak usaha ini. Hajatan itu ditargetkan mendatangkan pundi-pundi segar hingga Rp 1,2 triliun-Rp 1,5 triliun.

Beberapa proyek yang akan digarap PT PP Properti tahun depan seperti pembangunan proyek Grand Kamala Lagoon di Bekasi, Grand Sungkono Lagoon di Surabaya, apartemen Ayoma di Serpong, dan rumah tapak Payon Amartha di Semarang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anastasia Lilin Yuliantina