KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), terhadap Ketua MK Suhartoyo.

Namun, PTUN menolak permintaan Anwar Usman untuk dikembalikan ke posisinya sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028.

PTUN Jakarta menyatakan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, tertanggal 9 November 2023, yang mengangkat Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028, tidak sah. MK pun diwajibkan untuk mencabut surat keputusan tersebut.

Baca Juga: Anwar Usman Menang di PTUN, Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Batal

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian," demikian dinyatakan dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Selain itu, PTUN juga memerintahkan agar harkat dan martabat Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi dipulihkan seperti semula. 

Namun, PTUN menolak permintaan Anwar untuk dikembalikan ke jabatannya sebagai Ketua MK. PTUN juga menolak permintaan Anwar agar MK dikenakan denda sebesar Rp 100 per hari jika lalai melaksanakan putusan tersebut.

PTUN memutuskan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus membayar biaya perkara sebesar Rp 369.000. Meski begitu, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena MK masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding.

Baca Juga: MK Tegaskan Hakim Anwar Usman Tidak Dilibatkan Dalam Penanganan Gugatan Pilpres

Sebagai informasi, Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada 24 November 2023 dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT. 

Gugatan tersebut diajukan setelah Suhartoyo terpilih sebagai Ketua MK pada 9 November 2023 melalui rapat pleno tertutup. 

Anwar Usman sebelumnya diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli