JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengaku sampai saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum pernah membahas nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dalam forum sidang kabinet bersama para menteri terkait.

Kendati begitu, Basuki mengakui, ada pandangan berbeda antara pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. "Kalau pembahasan sebelumnya, pembangunan JSS itu akan membangun bangsa. Sekarang ini pembangunan bangsa dilihat dari aspek lain yakni kewilayahan," ujarnya di Istana Presiden, Senin (3/11).

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah sebelumnya cenderung hanya dinikmati oleh Jawa dan Sumatera, alhasil wilayah timur agak tertinggal. Jika megaproyek bernilai lebih dari Rp 100 triliun ini jadi dibangun, dikhawatirkan akan membuat Jawa dan Sumatera makin lebih maju daripada Indonesia Timur. "Sekarang prioritas pemerintah adalah tol laut atau kemaritiman dan visi ini tidak pas jika membangun JSS," ujarnya.

Lebih jauh, Basuki memaparkan hasil kajian akhir mengenai proyek ini di kementeriannya. Hingga akhir masa pemerintahan SBY, Kementerian PU telah melakukan perencanaan teknis, seperti pembuatan masterplan dan konsep pengembangan kawasan. Namun, proyek ini bukan cuma soal teknis tapi juga butuh keputusan politis dan itu berada ditangan presiden.

Asal tahu saja, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago menyebut proyek JSS belum masuk dalam rencana prioritas presiden Jokowi. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan melanjutkan proyek yang dikerjakan dengan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa