JAKARTA. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak besar terhadap masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan tugas untuk menyiapkan proyek pembangunan infrastruktur dasar untuk penciptaan lapangan kerja, agar daya beli masyarakat yang terkena efek dari kenaikan BBM, tidak melorot.

Ada tiga proyek infrastruktur dasar yang akan digarap Kementerian PU dengan alokasi anggaran senilai Rp 6 triliun. Pertama, program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur pemukiman (P4-IP). Kedua, pembangunan sistem penyediaan air minum (P4-SPAM). Ketiga, perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya alam (P4-SDA).

Menteri PU Djoko Kirmanto menjelaskan, bujet Rp 6 triliun untuk membiayai tiga program tersebut berasal dari dana tambahan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada Juni nanti. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2013, jatah Kementerian PU terpangkas sebesar Rp 6,15 triliun. "Tapi PU dapat tambahan Rp 6 triliun untuk membangun infrastruktur dasar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM," katanya, Rabu (29/5).

Djoko memaparkan, pembangunan infrastruktur dasar ini digarap dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja. "Tujuan anggaran kompensasi BBM ini adalah untuk membantu masyarakat miskin," tandasnya.Nah, dari bujet Rp 6 triliun itu Djoko merinci sebesar Rp 4 triliun dialokasikan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Rp 2 triliun disalurkan lewat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Selain proyek infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung sementara bagi masyarakat miskin (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Hanya saja, kebijakan kontroversial ini sampai sekarang masih diperdebatkan lantaran kental kepentingan politik.

Adapun tiga proyek Kementerian PU ini adalah:

1. Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur pemukiman (P4-IP), anggaran Rp 2 triliun. Meliputi, Rp 1,88 triliun untuk pembangunan 2.450 desa baru, penyelesaian pembangunan di 6.040 desa yang sedang berjalan, dan 1.200 kelurahan kawasan kumuh di perkotaan dan Rp 118 miliar untuk dana pendampingan.

2. Program percepatan dan perluasan pembangunan SPAM (P4-SPAM), anggaran Rp 2 triliun. Meliputi penyediaan air minum bagi 318 desa nelayan sebesar Rp 318 miliar, penyediaan air minum bagi 260 desa di 29 provinsi dan 35 IKK rawan air sebesar Rp 742 miliar, dan penyediaan air minum warga miskin perkotaan di 341 kawasan senilai Rp 940 miliar.

3. Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur SDA (P4-SDA), anggaran Rp 2 triliun. Meliputi, penyediaan air baku dan pembangunan embung untuk air minum di daerah rawan air di 93 kabupaten/kota sebesar Rp 899,5 miliar, perlindungan kawasan pantai di pemukiman nelayan miskin termasuk perbaikan infrastruktur SDA akibat bencana alam sebesar Rp 299,5 miliar dan  perbaikan irigasi kecil di 4.000 desa sebesar Rp 801 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan