KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara hingga pimpinan nasional. Puan bilang, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun. Hal tersebut disampaikan Puan merespons kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. "DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).
Puan: Aparat Tak Boleh Jadi Alat Kekuasan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara hingga pimpinan nasional. Puan bilang, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen serta tidak menjadi alat kekuasaan pihak mana pun. Hal tersebut disampaikan Puan merespons kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. "DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026).