KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah di Kalimantan. Pemerintah juga diminta memperkuat perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Sebagai informasi, berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), titik panas terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara 3 titik.

Puan meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan hotspot berulang, kondisi gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, dan kapasitas pemadaman daerah. 

Baca Juga: Komisi III Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum Desember 2026

Wilayah dengan risiko tinggi, kata dia, perlu mendapat tambahan personel, pompa, kendaraan tangki, sumber air, hingga dukungan pemadaman udara.

“Pemerintah pusat harus dapat melihat secara real time daerah mana yang lambat merespons dan langsung mengambil alih dukungan jika kapasitas daerah tidak memadai,” ujarnya.

Menurut Puan, operasi darat juga harus diperkuat untuk memastikan api tidak kembali menyala setelah permukaan terlihat padam. Sementara itu, pemadaman udara perlu difokuskan pada wilayah yang sulit dijangkau.

Di sisi lain, Puan meminta pemerintah memetakan dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah harus rutin memantau kualitas udara dan menyiapkan langkah darurat jika polusi sudah membahayakan kesehatan.

Pemerintah daerah juga diminta membuka layanan kesehatan tambahan bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan. Stok masker serta skenario penyesuaian sekolah dan aktivitas luar ruang perlu disiapkan apabila kualitas udara terus memburuk.

Puan menyoroti dampak kabut asap terhadap aktivitas pendidikan di negara tetangga. Ratusan sekolah di Malaysia diliburkan akibat kabut asap, sementara Singapura telah meminta warganya mewaspadai dampak karhutla Indonesia.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan.

Baca Juga: Apindo: Transshipment China Bisa Tekan Daya Saing Produk Indonesia di AS

Puan juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun yang abai sehingga menyebabkan karhutla meluas. 

Menurutnya, setiap titik api harus dapat diketahui pihak yang bertanggung jawab karena karhutla turut mengganggu kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News