KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah enam posisi wakil menteri (wamen).

Puan menilai hal itu adalah hak prerogratif presiden. Namun penambahan wamen tersebut dilihat tidak efisien dan tak sesuai ucapan Jokowi yang berencana memangkas birokrasi.

Baca Juga: Ada penambahan wakil menteri, begini kata Jokowi

"Ya itu kan prerogratif presiden dan saya belum mendengar secara langsung dari presiden. Saya baru mendengarnya dari media saja. Jadi kalau kita bicara efisiensi, ya tentu saja itu nggak sesuai," ujar Puan, ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11).

Putri Megawati Soekarnoputri tersebut pun meminta awak media menunggu pengumuman dari Jokowi sendiri nantinya. Ia juga sempat menanyakan apakah benar penambahan Wamen tersebut. "Jadi kita tunggu saja, apa iya sih nambah lagi enam?" kata dia.

Lebih lanjut, bila memang penambahan wamen benar adanya mantan Menko PMK tersebut menilai Jokowi pasti memiliki alasan dan pertimbangan.

Baca Juga: Setelah Dirut Antam, kini nama Orias Moedak digadang menduduki Dirut MIND ID

"Pasti presiden punya alasan dan pertimbangan kinerja untuk kementerian. Karena itu nantinya bisa berjalan lebih efektif dan baik. Tentu saja penambahan ini nggak efisien, makanya saya menyampaikannya efektif dan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Istana tengah berdiskusi untuk menambah porsi wakil menteri (wamen). Juru Bicara Presiden Jokowi Fadjroel Rachman mengamini hal tersebut.

Editor: Handoyo .