KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani membeberkan, pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan empat hal.

“DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal berikut,” tutur Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 1 tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2026, Jumat (14/8/2026).

Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga: Fiskal RI di Usia 81 Tahun: Ruang APBN Makin Sempit dan Rentan Gejolak

Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.

Lebih lanjut, ia menegaskan, APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.

“Oleh karena itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” tandasnya.

Baca Juga: Ruang Fiskal Pemerintah Makin Sempit, Kemampuan APBN Redam Gejolak Baru Terbatas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News