KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026). Mereka membawa sejumlah tuntutan dan aspirasi terkait berbagai persoalan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan DPR siap menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Puan juga membuka peluang pimpinan DPR menemui langsung perwakilan massa aksi.

Puan mengatakan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan masukan dan aspirasi kepada DPR. Menurutnya, pimpinan DPR maupun alat kelengkapan dewan (AKD) selama ini juga rutin menerima audiensi dari berbagai kelompok masyarakat.

“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026). 

Baca Juga: Polri Siap Kawal Demo 27 Agustus di DPR, Minta Massa Jaga Ketertiban

Namun, Puan mengimbau peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Ia  meminta demonstrasi berlangsung aman dan tidak menimbulkan kericuhan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat.

“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Puan mengatakan pimpinan DPR bersama pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan komisi telah bergantian menerima masyarakat yang ingin melakukan audiensi. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR juga menemui perwakilan peserta aksi pada 27 Agustus 2026.

“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkap Puan.

Baca Juga: ​Demo 27 Agustus di DPR, Aliansi GERAM Bawa 10 Tuntutan dan Siapkan 1.000 Massa

Puan mencontohkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa pada Rabu (26/8/2026) menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).

Pada hari yang sama, pimpinan DPR bersama Komisi VI DPR RI menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia untuk membahas kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan tersebut menyangkut sekitar 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan Pos Indonesia.

DPR juga terus menerima aspirasi terkait RUU Perampasan Aset. Salah satunya melalui audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).

“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya,” tutup Puan.

Baca Juga: Demo 27 Agustus 2026: Dua Kubu Massa Bawa Misi Beda, Ini Tuntutannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News