KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahkan, APBN mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal untuk dapat menangani berbagai urusan kebutuhan rakyat.

Puan menyebut, penurunan penerimaan perpajakan dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar memaksakan pemerintah untuk melakukan penarikan utang yang cukup besar.

Baca Juga: Jokowi Pamerkan Berhasil Ambil Alih Freeport, Blok Rokan dan Newmont dari Asing

"Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," ujar Puan di Sidang Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2024-2025, Jumat (16/8).

Sebagai informasi, dalam laporan APBN Kita, jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 menembus Rp 8.502,69 triliun.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 70,96%.

Baca Juga: Ketua MPR: Sudah Saatnya Indonesia Bentuk Matra Ke-4 TNI Angkatan Siber

Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,76%.

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. 

Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik.

Baca Juga: Jokowi: Hilirisasi Mineral Tingkatkan Pendapatan Negara Rp 158 Triliun

SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli