KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka peluang stimulus kredit modal kerja kepada sektor usaha padat karya dengan anggaran yang mencapai Rp 100 triliun. Nantinya, program ini akan menawarkan pinjaman modak kerja antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun. 

Suntikan kredit modal kerja ini dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Adapun, pada hari ini, pemerintah bersama OJK, LPEI, dan 15 bank penyalur melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Baca Juga: Pemerintah guyur kredit modal kerja padat karya Rp 100 T, ini 13 bank penyalurnya

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK.

“Program ini menjadi penting sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” kata dia, Rabu (29/7).

Menko Perekonomian ini juga bilang, program PEN dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi program PEN dilakukan melalui modalitas penempatan dana ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara, investasi pemerintah, serta dukungan belanja negara. Pelaksanaan kelima modalitas program PEN terus diakselerasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha.

Baca Juga: Bank BUMN sudah salurkan kredit hingga 1,45 kali lipat dari penempatan dana PEN

“Dari program PEN tersebut, ada yang sudah dijalankan yaitu jaminan UMKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian PT SMI juga menandatangani dengan berbagai BPD,” tutur Airlangga. 

Dengan demikian, lanjutnya, program yang memfokuskan pada non UMKM dan non BUMN ini juga tidak kalah penting. “Dengan terlibatnya seluruh perbankan, diharapkan semuanya bisa menyalurkan untuk melakukan restructuring sehingga ekonomi Indonesia dan sektor korporasi bisa kembali seperti semula,” pungkas Menko Airlangga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari