KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Perdana Menteri Thailand yang baru Paetongtarn Shinawatra langsung bergerak cepat untuk memulihkan ekonomi Negeri Gajah Putih.

Seperti dikutip Reuters, Sabtu (7/9), Paetongtarn mengatakan pemerintahan barunya akan berusaha untuk merangsang ekonomi "segera" dan akan melanjutkan kebijakan mantan perdana menteri Srettha Thavisin.

Paetongtarn mengadakan rapat kabinet khusus pada hari sebelumnya untuk mempersiapkan kebijakan yang akan disampaikan pada pertemuan parlemen selama 2 hari pada hari Kamis dan Jumat yang akan menandai dimulainya pemerintahannya secara resmi.

Paetongtarn dipilih sebagai perdana menteri oleh DPR negara tersebut bulan lalu setelah pemecatan mengejutkan Srettha oleh pengadilan karena pelanggaran etika.

Baca Juga: Waspada, Perekonomian Thailand Hampir Mengalami Krisis

Paetongtarn mengatakan pemerintahannya terutama akan melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan beberapa penyesuaian. Ini termasuk menangani masalah-masalah seperti restrukturisasi utang, mendukung usaha kecil dan menengah serta meningkatkan sektor pertanian dan pariwisata.

"Pekerjaan kami akan terus berlanjut dari pemerintahan Srettha, khususnya dalam merangsang ekonomi," kata Paetongtarn pada konferensi pers pertamanya sejak kabinetnya dilantik oleh Raja Maha Vajiralongkorn sehari sebelumnya.

Ia tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang kemungkinan penyesuaian skema dompet digital andalan pemerintah atau kapan skema itu akan diterapkan. Skema tersebut mengharuskan 50 juta warga Thailand untuk masing-masing menerima 10.000 baht (US$ 295) melalui aplikasi telepon pintar.

Paetongtarn mengatakan minggu ini bahwa sebagian dari rencana pemberian bantuan pemerintah sebesar 450 miliar baht (US$13,4 miliar) akan didistribusikan secara tunai, yang mengisyaratkan bahwa skema dompet tersebut dapat disesuaikan tetapi tidak memberikan rinciannya.

Baca Juga: Raja Thailand dukung Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri

Paetongtarn yang juga putri bungsu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kontroversial, belum pernah menjabat di pemerintahan sebelumnya dan akan menghadapi kesulitan di berbagai bidang mulai dari ekonomi yang sedang terpuruk hingga tantangan hukum potensial yang serupa dengan yang menyebabkan pemecatan Srettha.

Dia adalah anggota keluarga keempat yang memegang jabatan perdana menteri, dengan tiga lainnya disingkirkan melalui kudeta atau keputusan pengadilan.

Editor: Khomarul Hidayat