KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (
WSKT) berupaya menurunkan beban bunga guna memulihkan kinerja perusahaan. Disamping menjalankan 8 strategi penyehatan keuangan, WSKT juga menyiapkan program jangka menengah untuk 2022-2023. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono mengakui, saat ini Waskita Karya sedang menanggung beban yang berat, sebagai akibat dari investasi jalan tol secara bersamaan. Alhasil, kondisi kas perusahaan tertekan, dan WSKT pun harus menanggung beban utang yang sangat besar. "Untuk memulihkan performa keuangan Waskita, kami sudah menetapkan 8 strategi penyehatan keuangan," ungkap Destiawan dalam public expose virtual, Jum'at (8/10).
Adapun 8 stream penyehatan Keuangan Waskita yang dimaksud terdiri dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan rights issue, dukungan pemerintah, Master Restructuring Agreement (MRA), restrukturisasi utang anak usaha, asset recycling atau divestasi jalan tol, penyelesaian konstruksi jalan tol, transformasi bisnis, serta implementasi GCG dan manajemen risiko. Dalam jangka menengah, WSKT juga menyiapkan beberapa program besar untuk tahun 2022-2023. Destiawan membeberkan sejumlah program yang dimaksud. Pertama adalah penyelesaian restrukturisasi anak usaha.
Baca Juga: Bidik proyek ibu kota baru, WSKT incar kontrak baru hingga Rp 30 triliun di 2022 Kedua, melanjutkan recycling asset, yang mana pada tahun depan WSKT berencana untuk melego 4 ruas jalan tol. "Bila (divestasi ruas tol) diselesaikan lebih cepat akan mengurangi beban bunga Waskita," imbuh Destiawan. Ketiga, WSKT akan kembali mengadakan
rights issue pada tahun 2022. Hal ini menyusul rencana PMN yang akan kembali diberikan untuk Waskita Karya, dengan nilai Rp 3 triliun untuk tahun depan. Keempat, ikut berpartisipasi untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Adapun saat ini draft Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru sudah disampaikan pemerintah kepada DPR RI.
"Kami mengasumsikan akan selesai di 2021. Sehingga fisik pembangunan ibu kota baru dapat dilaksanakan di tahun depan. Kami mempersiapkan dari awal agar Waskita bisa berpartisipasi," ujar Destiawan. Kelima, menjalankan program pengelolaan alat berat yang dimiliki oleh Waskita Karya Group. Pasalnya selama ini pengelolaannya dilakukan oleh masing-masing unit bisnis. Sehingga pada tahun depan, WSKT akan memfokuskannya pada satu unit bisnis di salah satu anak perusahaan. "Sehingga sumber daya alat Waskita yang sangat besar bisa dikelola dengan lebih baik, dan ini kami targetkan bisa menjadi profit center," sambung Destiawan. Keenam, Waskita Karya akan membawa salah satu anak usahanya melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2023. Namun, Destiawan tidak membeberkan dengan rinci rencana IPO anak usaha yang dimaksud. "Ini menjadi program besar yang juga harus kami siapkan dari sekarang," sebutnya. Selain itu, ada beberapa proyek Waskita Karya yang ditargetkan mulai beroperasi. Salah satunya adalah hydro plant waduk dengan kapasitas 50 MW. Untuk tahun ini, WSKT akan menyelenggarakan rights issue, sebagai konsekuensi atas PMN yang dialokasikan untuk Waskita Karya, sebesar Rp 7,9 triliun. Rights issue dilakukan untuk mempertahankan komposisi saham publik agar tidak terdilusi.
Baca Juga: Kurangi beban utang, Waskita Karya (WSKT) siapkan 9 ruas tol lagi untuk didivestasi Direktur Keuangan & Manajemen Risiko WSKT Taufik Hendra Kusuma mengungkapkan, saat ini PMN tersebut sedang menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang segera diterbitkan.
"Pararel dengan penerbitan PP, kami akan melakukan proses registrasi ke OJK untuk melakukan rights issue. Total pendanaan yang akan diperoleh sebesar Rp 7,9 triiun ditambah Rp 4 triliun, jadi kurang lebih Rp 11,9 triliun. Harapannya bisa dilakukan di tahun 2021," ujarnya. Taufik melanjutkan, untuk tahun 2022, WSKT berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai emisi sekitar Rp 3,8 triliun. Kata dia, besaran obligasi yang akan diterbitkan masih dalam diskusi. Yang pasti akan dipakai untuk refinancing dan modal kerja. "Sifatnya ini memang kombinasi, antara refinancing yang jatuh tempo, dan sebagian untuk modal kerja sekitar Rp 800 miliar. Sifatnya masih masih digaransi oleh pemerintah," pungkas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi