JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli barangkali tengah memainkan jurus rajawali ngepret-nya ke banyak pihak. Pasca menyoal megaproyek listrik 35.000 Megawatt (MW), kini Rizal menyentil Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Rizal menyoal, kewajiban penggunaan token listrik untuk sambungan listrik baru merugikan masyarakat. Sebab, setiap pembelian token pulsa listrik pintar, masyarakat harus membayar biaya administrasi yang besar. Alhasil,  ketika masyarakat membeli pulsa  listrik Rp 100.000, mereka tak mendapatkan pulsa dengan jumlah yang sama.

Dari pembelian pulsa 100.000, masyarakat hanya mendapat listrik Rp 72.000. Berbeda dengan membeli pulsa untuk telepon yang hanya berbeda Rp 1.000 lebih tinggi dari harga yang tertera di voucher. "Kewajiban menggunakan pulsa untuk listrik ini membuat susah masyarakat," ungkap dia, Senin (7/9).

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

Rizal minta PLN  untuk memberikan dua pilihan kepada masyarakat dalam pemasangan listrik, yakni memakai pulsa atau memakai meteran. "Saya harap dengan pulsa Rp 100.000 didapat listrik Rp 95.000," ungkap Rizal. Rizal menuding ada mafia dalam penjualan token.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, berkurangnya pulsa yang dibayarkan masyarakat sebetulnya dimakan oleh biaya administrasi bank. Soal dugaan ada mafia ia mengatakan, akan melakukan kajian soal ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dia menerangkan, masyarakat miskin memang berat jika membeli pulsa listrik Rp 30.000 dengan potongan biaya administrasi. Inilah yang akan menjadi evaluasi PLN agar tidak lagi membebani masyarakat. "Kami akan melakukan efisiensi sehingga beban masyarakat tidak terlalu besar. Ini mungkin yang dimaksud mafia oleh Pak Menko," kata Sofyan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/9).

Kata Sofyan saat ini pemakai token mencapai 20 juta pelanggan dan 36 juta pelanggan pasca bayar. Mayoritas pemakai prabayar yang golongan rendah. "Kami akan kasih opsi, mau prabayar atau pascabayar," ungkap dia.

Token sesuai aturan

Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Murtaqi Syamsuddin bilang, pemakaian listrik dengan  pembelian token (prabayar) ini sama dengan pemakaian  listrik melalui meteran (pasca bayar). Pemakaian token sudah sesuai dengan  Peraturan Menteri ESDM No 31 tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PLN

Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menerangkan, ketika masyarakat membeli pulsa listrik Rp 100.000, masyarakat akan mendapat 75 kilowatt hour (kWh). Ia mencontohkan pembelian pulsa listrik ada biaya bank Rp 1.600 untuk sekali pembelian token,  biaya meterai, serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk DKI sebesar 2,4% dari tagihan listrik sebesar Rp 2.306.

Sehingga sisa rupiah untuk listrik hanya Rp 96.094. Di mana tarif listrik adalah Rp 1.352 per kWh. Sehingga masyarakat mendapat 71,08 kWh. "Besaran kWh inilah yang dimasukkan ke meteran, bukan Rp 71.000," ungkap dia.

Pungutan PPJ berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dan, seluruh hasil pungutan PPJ disetorkan ke Pemerintah Daerah.

Ada baiknya, Rizal tak sekadar menuding, tapi benar-benar mampu membuktikan dugaan adanya mafia token. Biar tak gaduh, Bung!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News