JAKARTA. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ingin agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera membuat aturan berisi pelegalan pungutan dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pungutan yang dia ingin dilegalkan antara lain; pungutan patok, materai, penerbitan surat keterangan serta transportasi pengurusan.Usulan pelegalan pungutan tersebut diajukan agar pungutan tersebut tidak dianggap liar. "Mengejar PRONA yang lima juta ini, banyak yang tertangkap Tim Sapu Bersih Pungutan Liar," katanya di Komplek Istana, Selasa (28/2).Ganjar tidak ingin, ketidakjelasan aturan nantinya ke depan akan menjadi bumerang bagi pemerintah dalam melaksanakan PRONA. "Kalau terus ditangkap, bisa saja teman kepala desa boikot tidak mau urusi program itu," katanya.
Pungutan proyek nasional agraria minta dilegalkan
JAKARTA. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ingin agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera membuat aturan berisi pelegalan pungutan dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pungutan yang dia ingin dilegalkan antara lain; pungutan patok, materai, penerbitan surat keterangan serta transportasi pengurusan.Usulan pelegalan pungutan tersebut diajukan agar pungutan tersebut tidak dianggap liar. "Mengejar PRONA yang lima juta ini, banyak yang tertangkap Tim Sapu Bersih Pungutan Liar," katanya di Komplek Istana, Selasa (28/2).Ganjar tidak ingin, ketidakjelasan aturan nantinya ke depan akan menjadi bumerang bagi pemerintah dalam melaksanakan PRONA. "Kalau terus ditangkap, bisa saja teman kepala desa boikot tidak mau urusi program itu," katanya.
