KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mengejar investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera bentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Unit eselon 1 baru ini akan jadi transformasi dari Dirjen Pembiayaan Perumahan. Kelak, fungsinya akan diperluas, tak hanya mengurusi pembiayan soal perumahan saja, melainkan seluruh pendanaan infrastruktur khususnya untuk menggaet investasi swasta, melalui skema-skema seperti Private Public Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Bina Kontruksi Syarif Burhanudin katakan, Dirjen pembiayaan Infrastruktur ini tak sekadar ganti nomenklatur. Ia juga menyebut, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang sebelumnya berada di bawah Dirjen Bina Kontruksin akan menjadi bagian Dirjen baru ini.

"Iya nanti satu unit eselon 2 yang akan digabung," Katamya kepada KONTAN, Minggu (3/12).

Sementara itu, Khalawi Sampu, mantan staf ahli Menteri PUPR yang kini duduki posisi Dirjen Penyediaan Perumahan mengatakan, saat ini proses pembentukan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur telah disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sudah dikirim ke Kementerian PAN-RB, semoga aturannya segera keluar. Sehingga masalah pembiayaan infra ada solusi khususnya dalam meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta," kata Khalawi.

Khalawi berharap proses di Kementerian PAN-RB pun tak makan waktu lama agar target realisasi tahun ini dapat tercapai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie