BANDUNG. Kepala Seksi Kemitraan Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diah Parahita mengatakan, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk (BJB) bersedia menjadi mitra untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

"Kemenpupera akan menyiapkan hunian untuk pekerja informal lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bank yang bersedia dan siap menjadi mitra untuk program BP2BT ini adalah BJB," kata Diah Parahita, di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/10).

Ia mengatakan, program tersebut didukung oleh Bank Dunia dan direncanakan akan mulai direalisasikan pada awal 2017.

Menurut Diah, program ini rencananya akan digelar di sembilan zona di Indonesia yakni zona satu (Jawa), zona dua (Sumatera), zona tiga (Kalimantan), zona empat (Sulawesi), zona lima (Maluku dan Maluku Utara). Kemudian zona enam (Bali) dan Nusa Tenggara, zona tujuh (Papua dan Papua Barat), zona delapan (Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) dan zona sembilan (Jabodetabek).

Dengan adanya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan tabungan perumahan rakyat (Tapera), calon penerima yang dibidik program ini adalah pekerja informal.

Berdasarkan data Bank Dunia, masih ada 40% pekerja informal di Indonesia yang sulit mengakses kepemilikan rumah via perbankan dan Program BP2BPT ini dikhususkan untuk diakses pekerja informal, karena FLPP lebih ke pekerja mandiri.

"Adapun teknisnya setiap pekerja yang mengikuti program ini akan dibantu pemenuhan 25% hingga 30% dari total kredit, sementara 70% sisanya dipenuhi bank," papar Diah. Sehingga, semakin kecil UMR, maka yang akan ditopang bantuan bisa makin tinggi sampai 30%.

Ia belum bisa memastikan berapa jatah unit tiap zona karena bergantung pada kesiapan perbankan dan kesanggupan bank memenuhi kredit. "Total ada lima bank yang sudah siap partisipasi, di Jabar itu BJB, BRI, BTN, Bank Artha Graha dan Bank Jateng. Kami akan verifikasi lagi kemampuan banknya," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, program BP2BT ini dapat membantu mengurangi selisih pasokan dan permintaan rumah alias backlog di Jawa Barat yang sampai saat ini masih tinggi.

Menurutnya pemenuhan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih belum sebanding dengan jumlah hunian yang tersedia. Pemprov Jabar akan segera berkoordinasi dan mengkolaborasikan program ini dengan BJB agar peruntukan program ini bisa terarah pada segmen MBR. (Ajat Sudrajat)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini