KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi salah satu fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 23,7 triliun atau 57% dari Rp 41,6 triliun anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bilang, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengendalikan beban kendaraan melalui jembatan timbang. Lantaran, tanpa pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL), pemerintah akan sulit menjalan kebelanjutan jalan.

"Untuk itu kita siap duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan apakah tugas pemeliharaan jalan juga mencakup jembatan timbang,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/4).

Pengendalian ODOL juga dibutuhkan karena mulai tahun 2019, Kementerian PUPR untuk pertama kalinya akan menggunakan metode availability payment (AP) dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional. Anggarannya sebesar Rp 5,1 triliun yang dilakukan di tiga provinsi yakni Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Papua.

Sementara itu Ketua Umum Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Hediyanto W. Husaini mengatakan selain aspek inovasi pembiayaan dan teknologi, keberlanjutan jalan juga harus memperhatikan aspek perencanaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur jalan harus dapat menjamin kontinuitas keseluruhan aspek tersebut.

“Dalam pembangunan jalan dan jembatan terutama di perkotaan perlu diperhatikan teknologi yang tepat sehingga tidak hanya mempertimbangkan biaya pembangunannya saja namun juga biaya yang ditanggung oleh pemakai jalan seperti kemacetan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia