KONTAN.CO.ID - Lahan gambut kerap menimbulkan polemik karena musibah kebakaran. Maka, butuh upaya khusus untuk memulihkan lahan gambut agar tidak kembali mudah terbakar.

Terkait permasalahan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mendukung percepatan pelaksanaan restorasi gambut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kemenpupera, Imam Santoso menjelaskan, nantinya Balai Wilayah Sungai (BWS) akan memberikan bantuan teknis kepada BRG. Hal ini dibutuhkan mengingat BRG merupakan lembaga baru yang belum memiliki banyak dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah.

"Teman-teman di BWS akan memberikan bantuan teknis, mulai dari pembangunan sekat kanal sampai untuk pengawasannya," kata Imam pada KONTAN usai rapat teknis restorasi gambut di kantor Kemenpupera, Jakarta Selatan, Senin (4/9).

Ia menyampaikan, salah satu titik yang akan dilakukan kerja sama restorasi oleh PUPR dan BRG adalah blok A Utara di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah.

Dalam pemulihan lahan gambut, Kemenpupera dan BRG akan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan 3R (reweting, revegetasi dan revitalization of livelihood).

Imam mengatakan, saat ini pihak Kemenpupera tengah fokus menggarap reweting berupa pembangunan kanal dan revitalization (revitalisasi) kanal lama. Sedangkan revegetasi akan dilakukan setelah lahan gambut sudah basah dan subur.

"Revegetasi ini butuh proses lumayan lama, sekitar dua tahun sampai tiga tahun sejak reweting dilakukan. Karena menunggu kondisi lahan lebih lembab dan tidak sembarang tanaman bisa tumbuh di lahan gambut," ujar Imam.

Untuk saat ini BWS baru bisa memberikan dukungan bantuan untuk enam wilayah. Satu wilayah lainnya, yakni Papua belum bisa dilakukan. Imam bilang, rencananya proses konstruksi pembangunan fisik akan dimulai pada tahun 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto