KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta masyarakat agar tidak alergi terhadap reklamasi. Banyak kota lain di dunia seperti Osaka dan Tokyo (Jepang), Shanghai (China), serta Singapura yang berada di pinggir laut  juga melakukan reklamasi.

Sebagai perbandingan, negara Singapura yang luasnya hampir sama dengan Jakarta hanya memiliki penduduk 4,9 juta, sehingga ruang terbuka hijaunya mencapai 48%. Sementara Jakarta dengan penduduk 13 juta Jiwa hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,8%.

"Mau menambah menjadi 14% saja sulit karena tidak ada ruangnya," kata Firdaus Ali, Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air, akhir pekan lalu dalam Diskusi Publik Himpunan Masyarakat Islam (HMI).

Menurut Firdaus, aspek politis dalam proyek reklamasi di Indonesia, khususnya Jakarta, yang terlalu dominan membuat terjadinya pengaburan kepentingan negara dan masyarakat yang lebih besar.

Terutama dalam kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu, alasan apapun termasuk menghentikan reklamasi dapat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas calon. Padahal, tidak ada negara di dunia yang ibukotanya memiliki kondisi teluk separah Jakarta.

Firdaus mengingatkan bahwa reklamasi merupakan solusi yang paling konkret untuk memperbaiki kondisi lingkungan di Teluk Jakarta. "Masalah lingkungan itu ada solusinya, di manapun masalah lingkungan ini ada, tetapi  kalau ini dikapitalisasi menjadi fitnah itu tidak ada solusinya," tegas Firdaus.

Hal senada diungkapkan Profesor Herman Wahyudi, Pakar Geoteknik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Menurutnya reklamasi termasuk di Teluk Jakarta merupakan proyek biasa yang tidak perlu ditakutkan.

Berbagai kendala teknis yang dihadapi juga dapat diselesaikan sesuai dasar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Secara teknis reklamasi aman dan tidak ada persoalan," ujar Herman.

Dia mencontohkan, untuk mengantisipasi kekeruhan perairan sementara saat proses pengurukan, pelaksana proyek dapat memasang penghalang lumpur (silt barricade). Selain itu, reklamasi yang dibangun dalam bentuk pulau-pulau yang terpisah dengan daratan juga sudah tepat.

Hal ini dapat menghindarkan daratan dari banjir akibat luapan air laut. Layout posisi lahan reklamasi dibuat terpisah terhadap daratan utama dengan jarak lebih dari 100 meter.

Adapun penanggulangan banjir yang disebabkan sungai antara lain dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul, normalisasi sungai, serta pembuatan waduk pengendali banjir. "Jadi secara teknis semua ada solusinya," tegasnya.

Oleh karenanya, ia menyayangkan jika aspek politik mengenai reklamasi ini lebih dominan dibandingkan dengan pembahasan mengenai teknis reklamasi itu sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto