Jakarta. Sepanjang 2015 lalu, sektor infrastruktur di Indonesia membutuhkan 12,5 ton baja. Namun, jumlah itu hanya bisa dipenuhi oleh pasokan baja nasional sebanyak 6,2 ton. “Untuk menutupi kekurangan baja di Tanah Air masih dilakukan impor, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan industri baja nasional,” ujar Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang diadakan di Steel Indonesia Expo 2016, Jakarta, Rabu (7/9). Berdasarkan data yang dimiliki kementerian PUPR, sektor yang paling membutuhkan banyak baja ialah sektor konstruksi, yaitu 78%. Sementara untuk sektor tranportasi, migas dan permesinan berturut-turut butuh 8%, 7% dan 4%.
PUPR sedih, separuh baja infrastruktur harus impor
Jakarta. Sepanjang 2015 lalu, sektor infrastruktur di Indonesia membutuhkan 12,5 ton baja. Namun, jumlah itu hanya bisa dipenuhi oleh pasokan baja nasional sebanyak 6,2 ton. “Untuk menutupi kekurangan baja di Tanah Air masih dilakukan impor, sehingga hal ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan industri baja nasional,” ujar Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam seminar “Masa Depan Industri dan Konstruksi Baja Nasional di Era Teknologi Data” yang diadakan di Steel Indonesia Expo 2016, Jakarta, Rabu (7/9). Berdasarkan data yang dimiliki kementerian PUPR, sektor yang paling membutuhkan banyak baja ialah sektor konstruksi, yaitu 78%. Sementara untuk sektor tranportasi, migas dan permesinan berturut-turut butuh 8%, 7% dan 4%.