KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini serapan skema subsidi pembiayaan perumahan oleh pemerintah masih terhambat.

Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Selasa (19/12) untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dari target 239.000 unit dengan pagu anggaran Rp 615 miliar baru terealisasi 133.874 unit atau senilai Rp 213 miliar.

Sementara untuk skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari alokasi 278.000 unit tahun ini senilai Rp 1,1 triliun, baru terserap 110.803 unit senilai Rp 443 miliar.

Sedangkan untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari alokasi target 40.000 unit baru terealisasi 20.227 unit.

"Hingga akhir tahun, diperkirakan akan tersalur FLPP sebesar 21.000 unit, SSB sebesar 140.000 unit dan SBUM sebesar 160.000 unit," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPT Lana Winayanti saat acara Outlook Pembiayaan Perumahan 2018, Rabu (20/12).

Meski serapannya belum maksimal, Lana justru pasang target lebih tinggi untuk tahun depan.

Tahun depan alokasi FLPP dipatok sebesar 42.000 unit dengan anggaran Rp 7,2 triliun, SBUM 344.500 unit senilai Rp 2,17 triliun. Dan hanya skema SSB yang targetnya menurun menjadi 225.000 unit senilai Rp 2,15 triliun.

Menurut Lana, target subsidi lebih tinggi lantaran dua hal. Pertama soal proyeksi ekonomi 2018 yang dalam APBN 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat hingga 5,4% dan tingkat inflasi diperkirakan 3,5%.

"Pertumbuhan tersebut tentu akan berdampak pada sektor properti, terlebih suku bunga pun tak mengalami perubahan di tingkat 5,2%," sambungnya.

Sementara faktor kedua adalah soal performa kredit properti yang pada tahun ini dinilai Lana mumpuni.

Rochma Hidayati, Kepala Bagian Deputi Direktur Prudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa kredit properti masuk tiga besar kredit yang disalurkan perbankan.

"Yang pertama itu kredit perdagangan sekitar 19%, kemudian industri manufaktur sekitar 18%, baru kredit properti sebesar kurang lebih 14%," katanya kepada KONTAN seusai acara.

Kata Rochma, kredit properti tersebut dibagi dua jenis, pertama KPR yang kontribusinya mencapai 8,61% dengan nilai kurang lebih Rp 400 miliar, dan kedua adalah kredit konstruksi sebesar 5,47% dengan nilai kurang lebih Rp 260 triliun. Atau jika dijumlahkan mencapai 14,08%.

Dari kinerja tersebut pun, angka Non Performing Loan (NPL) kredit properti pun hanya sebesar 2,85% berada di bawah NPL perbankan sebesar 2,99%.

"Angka tersebut secara umum, karena memang ada beberapa bank yang NPL KPR bisa capai 5%. Namun secara industri, NPL KPR properti relatif rendah," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto