KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. PT Pupuk Indonesia berkomimtmen terus menyalurkan pupuk bersubsidi meskipun kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa proses administratif penambahan anggaran masih berjalan, sehingga Kementerian Pertanian belum bisa menyelesaikan finalisasi kontrak subsidi pupuk dengan Pupuk Indonesia. 

Kontrak penyaluran alokasi subsidi pertama sebesar 4,7 juta ton akan berakhir pada Juli 2024.

Pemerintah telah meningkatkan alokasi subsidi pupuk dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun untuk tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani terpenuhi dan produktivitas pertanian meningkat.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Siapkan 4.800 Ton Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bone Sulsel

Rahmad mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian yang bergerak cepat mengatasi kendala ini. "Menteri Pertanian langsung menelepon Presiden dan Menteri Keuangan, dan sudah disepakati untuk terus menyalurkan pupuk subsidi," jelasnya.

Pupuk Indonesia bersama Kementan dan pemerintah berkomitmen agar penyaluran pupuk terus berjalan sesuai Permentan. 

"Penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap berjalan meskipun kontrak pertama telah habis pada bulan Juli 2024. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi petani dalam masa tanam tahun ini," ujar Rahmad seperti dikutip Sabtu (20/7).

Diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga produktivitas pertanian nasional tetap terjaga. 

Pemerintah dan Pupuk Indonesia berupaya menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk subsidi guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Asosiasi Produsen Pupuk Minta Toleransi Kelebihan Muat Terkait ODOL

Hingga 12 Juli 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan 3,41 juta ton pupuk subsidi, dengan stok urea dan NPK sebesar 1,7 juta ton siap disalurkan.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta, menekankan pentingnya sosialisasi untuk mendukung kebijakan pupuk bersubsidi. 

"Masih banyak petani yang belum paham tata cara mendaftar dan menebus pupuk subsidi. Sebanyak 1 juta petani di Jawa Barat belum melakukan transaksi penebusan. Selain itu, regenerasi dan kualitas SDM petani juga memerlukan perhatian khusus," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli