KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan lima program yang difokuskan pada dukungan terhadap prioritas dan kegiatan strategis pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Ia meminta persetujuan DPR RI terhadap pagu anggaran Kemenkeu 2027 tersebut.

“Bapak-Ibu, Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp49,80 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: BI Mencatat Uang Primer Tumbuh 16,3% Menjadi Rp 2.281,5 Triliun Pada Agustus 2026

Dalam rencana kerja 2027, Kemenkeu memiliki lima program utama, yakni Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.

1. Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi Rp 78,86 M

Untuk program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, Kemenkeu mencatat pagu awal sebesar Rp 78,86 miliar.

Program ini diarahkan untuk mendukung berbagai kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk harmonisasi debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi. Kegiatan tersebut juga mendukung prioritas hilirisasi industri strategis.

Selain itu, terdapat kebijakan dampak ekspor sektor strategis, kebijakan nilai pabean hasil perundingan internasional, optimalisasi PNBP sektor telekomunikasi, serta penyusunan grand design ekosistem profesi penunjang sektor keuangan.

Kemenkeu juga akan memperkuat tata kelola kerja sama pembangunan internasional. 

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Menyebar, Bisa Bertahan Berhari-hari di Atmosfer

2. Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 3,62 T

Selanjutnya, Program Pengelolaan Penerimaan Negara memiliki pagu awal sebesar Rp 3,62 triliun.

Program ini diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, termasuk untuk mendukung hilirisasi industri strategis.

Selain itu, Kemenkeu akan melakukan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional serta memperkuat Joint Task Force on Illegal Goods dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Program ini juga mencakup penggalian potensi dan pengawasan PNBP sumber daya alam migas untuk mendukung peningkatan lifting migas.

Di sisi pelayanan, Kemenkeu akan melakukan sentralisasi layanan perpajakan serta transformasi pengawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

3. Pengelolaan Belanja Negara Rp 23,78 M

Untuk Program Pengelolaan Belanja Negara, Kemenkeu mengalokasikan pagu awal sebesar Rp23,78 miliar.

Program tersebut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hal ini menjadi bagian dari dukungan terhadap prioritas pemerintah terkait pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, program ini mencakup penguatan regulasi pembiayaan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta optimalisasi penganggaran dan PNBP melalui modernisasi sistem aplikasi.

Kemenkeu juga akan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat kebijakan penganggaran dan jaminan sosial. 4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp 267,58 M

Program keempat adalah Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dengan pagu awal sebesar Rp267,58 miliar.

Program ini mencakup penjaminan pemerintah dalam rangka kemandirian energi, termasuk dukungan terhadap prioritas pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar yang terintegrasi.

Kemenkeu juga akan mendorong percepatan investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.

Di bidang pengelolaan kekayaan negara, program ini mencakup optimalisasi layanan lelang untuk mendukung penerimaan negara, optimalisasi PNBP melalui kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN), serta pengembangan peta tematik BMN.

Selain itu, dilakukan modernisasi pembinaan dan penguatan kapabilitas akuntansi pemerintahan.

Baca Juga: Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Menyebar, Bisa Bertahan Berhari-hari di Atmosfer

5. Dukungan Manajemen Rp 45,81 T

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memiliki pagu awal terbesar, yakni Rp 45,81 triliun.

Program ini mencakup berbagai kegiatan untuk mendukung operasional dan penguatan sistem di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis.

Selain itu, terdapat pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN), implementasi Coretax, serta pengembangan sistem penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau Tax Crime Handling System. 

Kemenkeu juga akan mengembangkan Smart Customs and Excise System.

Dari sisi internal, program Dukungan Manajemen mencakup perbaikan pola mutasi pegawai serta penguatan digitalisasi proses bisnis melalui Office Automation Kementerian Keuangan.

Dengan memperhitungkan penyesuaian atau atribusi antarprogram tersebut, total pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 49,80 triliun.

Purbaya mengatakan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebagai penutup, kami mohon perkenaan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2027,” kata Purbaya.

Baca Juga: Dampak Erupsi Anak Krakatau, Tujuh Bandara Masih Ditutup hingga Senin Pagi (7/9)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News