KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menginjeksi likuiditas sebesar Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI. Tambahan dana tersebut, salah satunya diharapkan mampu meredam kenaikan imbal hasil (
yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang saat ini telah mencapai 6,84% atau mendekati 7% per 25 Maret 2026.
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai, memang pembelian SBN oleh bank bertujuan untuk menurunkan imbal hasil, memperbaiki struktur bunga pada SBN, membantu pembayaran bunga utang, serta mendukung program pembiayaan pembangunan pemerintah melalui jalur utang.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Stimulus Baru, Ekonom Sarankan Fokus ke Daya Beli dan UMKM Meski demikian, menurunnya imbal hasil tersebut dinilai akan bergantung pada pasokan SBN yang ada. “Nah, biasanya kan kalau asing jual, karena ada aksi menghindari risiko, itu langsung kemudian diserap oleh pemain lokal. Pemain lokalnya kan bisa bank, bisa asuransi, bisa dana pensiun, tinggal pilih saja itu,” tutur Myrdal kepada Kontan, Kamis (26/3/2026). Ia membeberkan, apabila investor asing melepas Rp 10 triliun dan langsung diserap oleh investor lokal, maka penurunan imbal hasil seharusnya bisa berada di kisaran 3–7 basis poin (bps). Menurutnya, hal tersebut terutama berlaku apabila investor lokal langsung membeli, terlebih jika mereka mengambil tawaran dari investor asing. Nah, Myrdal melanjutkan, jika investor asing melepas Rp 20 triliun, maka dampaknya akan menurunkan imbal hasil SBN sekitar 6–14 basis poin. “Tapi itu juga tergantung fluktuasi pasarnya seperti apa. Karena pada akhirnya ke sana juga,” ungkapnya. Sebelumnya, Menkeu Purbaya membeberkan, pihaknya melakukan injeksi dana Rp 100 triliun ke bank Himbara dan Bank DKI pada pertengahan Maret 2026 atau sekitar sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. “Dana Rp100 triliun itu supaya bank bisa beli obligasi (SBN). Kalau bank beli bond (SBN), yield bisa ditekan turun lagi,” ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026). Menurutnya, tambahan likuiditas ini memang tidak besar, namun cukup untuk mencegah lonjakan yield yang terlalu tajam. Ia menyebut kenaikan
yield sebesar 0,1% hingga 0,4% saja sudah mencerminkan adanya tekanan likuiditas di sistem perbankan. Purbaya mengaku keputusan penyuntikan dana diambil setelah melihat indikasi kekurangan likuiditas di perbankan. Sebelumnya, pemerintah juga telah menempatkan dana sekitar Rp 200 triliun, sehingga total injeksi likuiditas saat ini mencapai sekitar Rp 225 triliun, mengingat Rp 75 triliun sudah ditarik pada awal tahun.
Baca Juga: Stimulus Baru Mendesak di Tengah Tekanan Global, Ini Saran Ekonom CORE “Saya cek, ternyata bank memang kekurangan likuiditas. Jadi kita tambah lagi ke sistem. Kita jaga likuiditas ini dengan serius,” jelasnya. Dana tersebut ditempatkan secara fleksibel di sejumlah bank, dengan fokus awal pada bank-bank yang berada dalam kendali pemerintah. Salah satunya, Bank DKI disebut menerima alokasi sekitar Rp 2 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
