KONTAN.CO.ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah telah menyiapkan skema pendanaan untuk pembayaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDMP) selama dua tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembayaran gaji tersebut tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun meningkatkan defisit anggaran.

"Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (11/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Purbaya, kebutuhan pembayaran gaji manajer Kopdes akan ditopang dari dana program yang sudah tersedia namun belum sepenuhnya digunakan. Pemerintah juga tidak akan mengajukan tambahan anggaran baru untuk membiayai program tersebut.

"Itu kan sebagian dari dana Kopdesnya belum terpakai. Kita masukin situ dulu, jadi enggak ada tambahan dana baru ke APBN," katanya.

Selain itu, Purbaya menyebut plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dialokasikan untuk mendukung program Kopdes Merah Putih sebesar Rp 40 triliun juga belum sepenuhnya terserap. Ruang pembiayaan tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan awal operasional Kopdes Merah Putih.

"Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp 40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai," imbuh Purbaya.

Baca Juga: Singapura Minta Listrik dari RI, Bahlil Tegaskan Harga Harus Adil

Indef ingatkan hati-hati

Namun demikian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menanggung pembiayaan gaji manajer Kopdes melalui APBN.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M Rizal Taufikurahman, menilai dukungan pemerintah selama dua tahun dapat dipahami sebagai stimulus awal untuk mempercepat kelembagaan koperasi desa. Meski begitu, skema tersebut tidak boleh membuat koperasi bergantung terus pada subsidi negara.

"Yang perlu dicermati adalah jangan sampai negara terlalu cepat untuk menanggung biaya operasional sebelum model bisnis dan dampak ekonominya benar-benar terbukti," ujar Rizal kepada Kontan.co.id, Senin (11/5/2026).

Ia juga menilai ruang fiskal pemerintah saat ini berada dalam kondisi yang cukup tertekan. Sementara itu, kontribusi KDMP terhadap produktivitas desa, penciptaan lapangan kerja, maupun penguatan daya beli masyarakat masih belum terukur secara jelas.

Karena itu, Rizal menekankan pembiayaan gaji manajer harus berbasis target dan memiliki batas waktu yang tegas agar koperasi tidak terus bergantung pada APBN.

"Skema ini harus berbasis target dan batas waktu yang tegas agar KDMP tidak bergantung terus pada APBN, tetapi mampu mandiri dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa," katanya.

Tonton: Cuan Dividen Mei 2026, Emiten Mana yang Paling Menarik?

Indef juga meminta pemerintah menyiapkan roadmap yang jelas dalam pembiayaan manajer KDMP, termasuk menetapkan target profitabilitas koperasi, indikator serapan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan anggota, hingga tenggat waktu kapan koperasi mampu berdiri mandiri tanpa subsidi negara.

"Orientasinya bukan sekadar membangun lembaga baru, tetapi memastikan koperasi benar-benar menjadi mesin ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan," katanya.

Tabel: Skema Pendanaan Gaji Manajer Kopdes & Catatan Indef

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News