KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons desakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, agar pemerintah menyiapkan peta jalan mitigasi utang.

Purbaya menegaskan, strategi menjaga keberlanjutan fiskal tidak cukup hanya dengan mengelola utang, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tetap menggunakan sejumlah indikator fiskal yang menjadi acuan internasional, termasuk rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan batas defisit.

Baca Juga: Kian Menggerus Fiskal, Banggar Desak Pemerintah Siapkan Peta Jalan Mitigasi Utang

Menurutnya, indikator tersebut akan menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal.

"Pada dasarnya kita akan jalankan acuan-acuan yang internasional, pakai rasio utang seperti apa, terus rasio terhadap GDP kita jaga, defisitnya seperti apa. Itu yang utamanya," ujar Purbaya saat ditemui DPR, Kamis (27/8/2026).

Namun demikian, Purbaya menilai persoalan utang tidak akan selesai hanya dengan menjaga rasio dan melakukan manajemen utang. Jika penerimaan negara tidak meningkat, kebutuhan pembiayaan akan tetap mendorong penambahan utang.

"Ke depan, pengelolaan utang kan kalau pendapatannya enggak naik-naik juga tetap saja utang tambah," katanya.

Karena itu, Purbaya mengatakan pemerintah akan menjadikan peningkatan penerimaan pajak dan bea cukai sebagai strategi utama untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan dilakukan dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah justru akan berfokus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberantas berbagai bentuk kecurangan yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

Baca Juga: Perkembangan Teknologi dan Kecerdasan Buatan Mengubah Pola Pembelajaran

"Kita akan perbaiki pajak dan bea cukai, sehingga tax collection-nya bisa naik. Bukan menaikkan tarif, tapi menghilangkan kecurangan-kecurangan yang ada sehingga pajak kita bisa bagus, pendapatan bisa bagus," tegasnya.

Menurut Purbaya, peningkatan compliance atau kepatuhan pajak menjadi kunci untuk memperbaiki rasio pajak sekaligus memperkuat kapasitas penerimaan negara.

"Saya mau naikin compliance sehingga rasio tax-nya cukup bagus. Itu adalah jalan utamanya untuk menjaga sustainability dari anggaran. Tanpa itu, kita hanya memanajemen utang," jelas Purbaya. 

Purbaya juga menekankan bahwa pembenahan kinerja aparat pajak dan bea cukai akan menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan negara.

"Titik fokusnya adalah perbaikan kinerja personil pajak dan bea cukai ke depan sehingga enggak ada kebocoran, itu utamanya," ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya berupaya mengendalikan pertumbuhan utang dari sisi pembiayaan, tetapi juga memperkuat kemampuan negara dalam meningkatkan penerimaan, melalui tax collection dan penutupan kebocoran menjadi fondasi utama agar beban utang tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Bukan Hanya Sekolah Negeri, Prabowo Janji Pesantren Juga Dapat Panel Interaktif

Dalam rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah, Ketua Banggar Said Abdullah mendesak agar pemerintah memiliki peta jalan mitigasi utang jangka menengah. Said sebelumnya menilai beban utang mulai menggerus ruang fiskal APBN.

Said menyebut, apabila pembayaran bunga utang ditambah dengan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, bebannya mencapai sekitar 47%.

"Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyiapkan peta jalan mitigasi terhadap utang kita di masa depan," tegas Said.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News