KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak pada Mei 2026 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hingga akhir Mei 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh sekitar 22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Purbaya, laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian April 2026 yang mencatat kenaikan 16,1% secara tahunan dengan realisasi penerimaan mencapai Rp 646,3 triliun.
"Pendapatan pajak kita lebih bagus dibanding tahun lalu. Tumbuhnya 22% lebih,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Pemerintah Rilis Merah Putih Bond, Menkeu: WNI Diberi Insentif, Bukan Dipaksa Dibeli Ia menilai peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa berbagai langkah reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kinerja pajak yang membaik juga dinilai memperkuat kondisi fiskal nasional. Purbaya menjelaskan, peningkatan penerimaan negara turut mendorong surplus keseimbangan primer (
primary surplus) kembali tercatat positif pada Mei 2026. Bahkan, nilainya disebut lebih tinggi dibandingkan April lalu yang membukukan surplus primer sebesar Rp 28 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu membiayai belanja negara di luar pembayaran bunga utang dengan mengandalkan pendapatan yang dihimpun. "Di bulan Mei juga
primary surplusnya positif lagi, lebih tinggi dibanding bulan April," kata dia. Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026 diperkirakan berada pada kisaran 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca Juga: Rupiah Anjlok ke ke Rp 18.043 per Dolar AS, BI Tingkatkan Intensitas Intervensi Pasar Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi akhir April yang mencapai 0,64% PDB atau sekitar Rp164,4 triliun, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal defisit APBN sebesar 3% dari PDB. Purbaya menegaskan bahwa perkembangan tersebut mencerminkan kondisi fiskal yang tetap terjaga dan tidak menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang berlebihan. "Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya
ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kita makin bagus," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News