KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji rencana pengalihan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan opsi kebijakan tersebut telah dihitung dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan final. "Masih dalam proses diskusi. Sudah dibawa, sudah dihitung terus," ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga: Perusahaan China Ini Kembali Jadi Pemenang Proyek Listrik Sampah Danantara di Bogor Menurutnya, hasil perhitungan teknis dan dampak kebijakan telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Presiden, kata dia, meminta agar rencana tersebut dikaji secara matang sebelum diambil keputusan. “Saya sudah lapor juga ke Presiden, ada rencana seperti ini. Tapi belum diputuskan. Cuma beliau bilang, ya hitung saja, kalau bagus kenapa tidak. Tapi itu kan opsi, bisa iya bisa tidak," katanya. Pemerintah juga berkoordinasi dengan
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, untuk memastikan langkah yang diambil memberikan manfaat optimal bagi negara dan sistem keuangan. "Kami sudah hitung bersama Pak Rosan, apa langkah yang terbaik buat negara, buat penyaluran KUR dan untuk kredit UMKM," imbuh Purbaya. Kemenkeu dikabarkan berencana memosisikan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV), serupa dengan status PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) dan PT Geo Dipa Energi. Diberitakan sebelumnya, Purbaya mengaku masih berbicara dengan Danantara terkait kemungkinan pengambilalihan anak usaha BUMN yakni PMN.
Hal ini menyusul sorotan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan tingkat kredit bermasalah atau
non-performing loan (NPL) yang disebut mencapai 10%.
Baca Juga: KPK Tahan Eks Menag Yaqut, Dalami Skema Fee di Balik Pengaturan Kuota Haji “Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10% NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya nggak betul apa nggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih,” ujar Purbaya saat ditemui usai Konfrensi Pers APBNKiTa Edisi Februari di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
