KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih berbicara dengan Danantara terkait kemungkinan pengambilalihan anak usaha BUMN yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Hal ini menyusul sorotan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang disebut mencapai 10%. “Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10% NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya nggak betul apa nggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih,” ujar Purbaya saat ditemui usai Konfrensi Pers APBNKiTa Edisi Februari di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Ia menjelaskan, pemerintah perlu mencermati tata kelola dan skema penyaluran KUR agar tepat sasaran serta tidak membebani keuangan negara. Pasalnya, subsidi bunga KUR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca Juga: Menag Bebas dari Sanksi Pidana Karena Lapor Soal Jet Pribadi Sebelum 20 Hari Menurut Purbaya, perlu dievaluasi apakah mekanisme penyaluran KUR melalui perusahaan yang berorientasi profit sudah selaras dengan tujuan awal program tersebut. “Karena kan kalau perusahaan yang profit-oriented, yang publik, itu kan cari untung sebesar-besarnya by design. Sedangkan KUR, desainnya nggak untuk itu kan? Untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan,” jelasnya. Ia menambahkan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perbaikan skema agar penyaluran KUR dapat lebih efektif dan sesuai mandat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita lihat, bisa dirubah apa nggak? Kalau bisa ya kita rubah, kalau nggak bisa ya sudah,” katanya. Sebagai informasi, PNM merupakan anak usaha PTBank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), yang fokus pada pembiayaan dan pendampingan usaha mikro, termasuk melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan tersebut seiring komitmen menjaga kualitas kredit serta keberlanjutan fiskal.
Purbaya Masih Bahas Pengambilalihan PNM, Soroti Masalah NPL KUR 10%
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih berbicara dengan Danantara terkait kemungkinan pengambilalihan anak usaha BUMN yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Hal ini menyusul sorotan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang disebut mencapai 10%. “Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10% NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya nggak betul apa nggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih,” ujar Purbaya saat ditemui usai Konfrensi Pers APBNKiTa Edisi Februari di Kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026). Ia menjelaskan, pemerintah perlu mencermati tata kelola dan skema penyaluran KUR agar tepat sasaran serta tidak membebani keuangan negara. Pasalnya, subsidi bunga KUR bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Baca Juga: Menag Bebas dari Sanksi Pidana Karena Lapor Soal Jet Pribadi Sebelum 20 Hari Menurut Purbaya, perlu dievaluasi apakah mekanisme penyaluran KUR melalui perusahaan yang berorientasi profit sudah selaras dengan tujuan awal program tersebut. “Karena kan kalau perusahaan yang profit-oriented, yang publik, itu kan cari untung sebesar-besarnya by design. Sedangkan KUR, desainnya nggak untuk itu kan? Untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan,” jelasnya. Ia menambahkan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan perbaikan skema agar penyaluran KUR dapat lebih efektif dan sesuai mandat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kita lihat, bisa dirubah apa nggak? Kalau bisa ya kita rubah, kalau nggak bisa ya sudah,” katanya. Sebagai informasi, PNM merupakan anak usaha PTBank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), yang fokus pada pembiayaan dan pendampingan usaha mikro, termasuk melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini mengevaluasi efektivitas penyaluran pembiayaan tersebut seiring komitmen menjaga kualitas kredit serta keberlanjutan fiskal.
