KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) secara mendadak kembali mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Baru sepekan lalu, tepatnya 8 September 2026, Purbaya Yudhi Sadewa genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Namun, pada Senin (14/9/2026), kursi tersebut sudah berpindah ke Suahasil Nazara.

Pergantian ini menjadi sorotan karena terjadi secara tiba-tiba. Pada Senin pagi, Purbaya masih menjalankan agenda resmi sebagai Menteri Keuangan, yakni rapat kerja bersama Komite IV DPD RI. Beberapa jam kemudian, ia tidak lagi menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam rapat tersebut, Purbaya bahkan sempat mendapat interupsi dari pimpinan rapat Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi. Di tengah paparan Purbaya, Nawardi meminta dirinya mengangkat telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Baca Juga: Debu Vulkanik Anak Krakatau Ganggu Kegiatan Penerbangan, Ekonomi Ikut terdampak

“Pak Menteri saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu,” ujar Nawardi.

Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat dan rapat dihentikan sementara. Tidak lama kemudian, rapat kembali dilanjutkan. Namun, Purbaya tidak lagi meneruskan paparan. Kanal YouTube DPD RI kemudian menayangkan paparan Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard.

Pada sore harinya, sekitar pukul 15.30 WIB, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Ia pun mengaku baru mendapat informasi mengenai penunjukan tersebut melalui telepon dari pihak Istana pada Senin pagi.

Isu konflik internal Kemenkeu

Pergantian mendadak tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dinamika yang terjadi di internal Kemenkeu.

Sorotan terhadap pergantian Menkeu semakin besar karena hanya empat hari sebelumnya Purbaya melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Kemenkeu.

Pada Kamis (10/9/2026), Purbaya merombak ratusan pejabat yang mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga Unit Organisasi Non-Eselon.

Sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III mengalami mutasi. Perubahan juga menyasar jajaran fungsional di sejumlah direktorat jenderal dan Badan Layanan Umum, termasuk jajaran direksi Special Mission Vehicle.

Baca Juga: Di Balik Gundukan Tanah Merah, Ada Mesin Ekonomi Pulau Obi

Saat itu, Purbaya menyebut perombakan sebagai bagian dari strategi membuat organisasi lebih adaptif dan efektif dalam mengelola APBN. Mutasi juga disebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kebocoran.

Kini, keputusan tersebut berada di bawah kepemimpinan Suahasil.

Suahasil mengatakan dirinya akan melihat terlebih dahulu keputusan yang telah diambil sebelumnya, termasuk mengenai pelantikan dan mutasi pejabat Kemenkeu.

“Nanti kita lihat, kemarin memang ada pelantikan minggu lalu dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” ujar Suahasil.

Pernyataan tersebut membuat keberlanjutan posisi para pejabat yang baru saja dimutasi menjadi salah satu hal yang dinantikan setelah pergantian Menkeu.

Suahasil: Bukan perubahan, tetapi kelanjutan

Usai dilantik, Suahasil berusaha memberikan sinyal bahwa pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu tidak berarti perubahan drastis dalam kebijakan fiskal.

Ia mengatakan arahan Presiden Prabowo kepadanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. APBN, kata Suahasil, harus tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas.

“Menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan,” ujar Suahasil.

Ia juga meminta jajaran Kemenkeu melanjutkan pekerjaan yang selama ini telah dilakukan.

Menurut Suahasil, APBN harus menjadi instrumen yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui konsumsi, investasi, belanja pemerintah hingga ekspor.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang kredibel serta memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah.

Kemenkeu sendiri memiliki sekitar 77.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, Suahasil mengatakan proses transisi akan dilakukan dengan koordinasi yang baik dan pekerjaan kementerian tetap berjalan seperti biasa.

Salah satu pesan Suahasil yang cukup menonjol adalah mengenai efisiensi APBN.

Baca Juga: Bitcoin Hadapi September yang Menegangkan, Ini 5 Faktor Penggeraknya

Menurutnya, efisiensi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemangkasan belanja pemerintah. “Efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi itu adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Suahasil.

Ia menjelaskan, APBN terdiri atas penerimaan, belanja dan pembiayaan. Pada sisi belanja, pemerintah akan terus mencari ruang untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan target output yang telah ditetapkan.

Lima pekerjaan rumah Suahasil

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai Suahasil menghadapi sejumlah pekerjaan rumah penting setelah kembali memimpin Kemenkeu.

Menurut Fajry, latar belakang akademis Suahasil yang kuat berpotensi membuat kebijakan fiskal, khususnya perpajakan, lebih teknokratis. Gaya komunikasinya juga diperkirakan lebih berhati-hati dibandingkan Purbaya.

Fajry menyebut ada lima agenda yang menjadi pekerjaan rumah Suahasil.

Pertama, mengembalikan restitusi pajak kepada wajib pajak. Menurutnya, restitusi merupakan hak wajib pajak sehingga proses pengembaliannya tidak boleh dipersulit.

Kedua, mengembalikan kredibilitas Kementerian Keuangan. Fajry berpendapat kredibilitas, khususnya dalam bidang perpajakan, perlu diperkuat karena belakangan muncul keraguan terhadap data maupun pernyataan kementerian tersebut.

Ketiga, meningkatkan transparansi, baik mengenai kondisi keuangan negara maupun penggunaan anggaran. Fajry juga berharap proses penyusunan kebijakan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Keempat, ia meminta Suahasil tidak menjadikan pegawai Kemenkeu sebagai pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan. Menurutnya, pegawai, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga menghadapi tekanan target penerimaan.

Kelima, Fajry berharap Suahasil mengembalikan tata kelola yang baik di lingkungan Kemenkeu.

Pandangan lain dari pakar ekonomi Ferry Latuhihin, pergantian Menteri Keuangan belum tentu otomatis memperbaiki kondisi fiskal Indonesia.

Baca Juga: Jurus Otoritas Pajak Kejar Target, Intip Ekosistem Digital hingga Rekening Crazy Rich

Menurut Ferry, tantangan Suahasil bukan hanya melanjutkan kebijakan yang ada, tetapi juga keberanian mengevaluasi program pemerintah yang dinilai membebani ruang fiskal.

Ia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Apakah Suahasil akan lebih baik? Belum tentu juga. Dia harus punya nyali menghentikan MBG dan KDMP,” ujar Ferry.

Pandangan Ferry tersebut berbeda dengan sinyal awal Suahasil yang justru menekankan kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Dengan demikian, pergantian Purbaya oleh Suahasil tidak hanya menyangkut perubahan figur di pucuk Kemenkeu. Pergantian mendadak ini juga meninggalkan sejumlah pertanyaan, mulai dari keberlanjutan restrukturisasi pejabat yang baru dilakukan, dinamika internal kementerian, hingga arah kebijakan fiskal pemerintah.

Untuk saat ini, Suahasil menegaskan tidak akan melakukan perubahan arah secara drastis. Ia memilih melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan dengan fokus pada kesehatan, kredibilitas dan efisiensi APBN.

Namun, bagaimana Suahasil akan menangani hasil perombakan besar-besaran yang dilakukan Purbaya serta menghadapi tekanan ruang fiskal akan menjadi ujian penting bagi Menteri Keuangan baru tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Presiden Prabowo, Kementerian Keuangan maupun pihak terkait yang mengonfirmasi bahwa konflik internal menjadi faktor dalam keputusan mengganti Purbaya Yudhi Sadewa.

Respons pasar 

Sementara itu, Head of Research NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama menilai pergantian Menkeu berpotensi mendapat respons positif dari pasar dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya diperkirakan netral selama tidak ada perubahan signifikan terhadap kebijakan makroekonomi dan visi Presiden Prabowo.

Masuknya Suahasil juga dinilai memberikan angin segar dari sisi administrasi dan gaya kepemimpinan, meski arah kebijakan tetap sangat dipengaruhi keputusan Presiden.

Pada perdagangan Senin (14/9/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun tipis 0,10% ke level 6.534,69. Kondisi ini jauh lebih baik saat perdagangan di sesi siang sempat anjlok 2% ke level 6.377.

Di tengah pelemahan IHSG, saham bank-bank besar justru bergerak menguat. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 3,98% menjadi Rp 3.400 per saham. Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menguat 3,20%, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 2,77%, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meningkat 1,83% dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) naik 3,4% di level Rp 1.215 per saham. 

Guru Besar Universitas Indonesia Budi Frensidy menilai, keberlanjutan sentimen positif akan bergantung pada kemampuan Suahasil meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal tetap terjaga. "Jika Suahasil mampu meyakinkan pasar bahwa disiplin fiskal dan defisit di bawah 3% tetap dijaga, dampaknya terhadap rupiah dan IHSG bisa justru positif," ujarnya.

Baca Juga: S&P Global Rating Pertahankan Peringkat Utang Indonesia, Kondisi Fiskal Jadi Sorotan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News