KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Purbaya mengatakan bahwa pengumpulan pajak pada Januari-Februari tumbuh mencapai 30%. Angka ini menunjukkan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. "Analisa kita yang ada sekarang cukup baik ya, jadi ga ada masalah (dampak konflik)," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Menlu: Indonesia Hubungi AS dan Iran, Siap Jadi Mediator Konflik Timur Tengah Terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario terburuk. Menurutnya, kenaikan harga minyak saat ini yang mencapai US$ 80 per barel masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. "Jadi masih bisa di-
absorb kalau harga minyak naik, kalau terlalu tinggi dan kalau ekstrem sekali tentu akan kita hitung ulang," lanjut Purbaya. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa konflik yang masih memanas ini berpotensi menaikkan harga minyak dunia. Hal ini merugikan bagi Indonesia mengingat pasokan minyak dalam negeri masih dipenuhi oleh impor. "Jika harga minyak kembali melonjak dampaknya terhadap subsidi energi akan signifikan," kata Yusuf pada Kontan.co.id, Selasa (3/3/2026).
Baca Juga: Prabowo Undang Ketua Umum Parpol, Bahas Dampak Konflik Timur Tengah ke Pasokan Energi Yusuf bilang setiap kenaikan harga minyak secara langsung meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, karena pemerintah harus menjaga stabilitas harga energi domestik.
"Dalam kondisi ini, belanja subsidi energi berpotensi meningkat tajam dan memperlebar defisit APBN," lanjut Yusuf. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi melalui beberapa langkah, seperti menyiapkan realokasi anggaran, menjaga stok energi nasional tetap aman, serta memastikan kebijakan subsidi tetap tepat sasaran agar beban fiskal tidak meningkat secara tidak terkendali. Selain itu, peningkatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter juga menjadi penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan kepercayaan pasar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
