KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan memenuhi seluruh usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L) untuk APBN 2027 yang mencapai Rp 984 triliun atau hampir Rp 1.000 triliun. Pemerintah akan menyeleksi usulan tersebut agar tetap sejalan dengan target defisit APBN yang dipatok 2,40%.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi satu per satu usulan tambahan anggaran yang diajukan K/L dengan mempertimbangkan ruang fiskal yang tersedia. Menurutnya, disiplin menjaga defisit APBN tetap menjadi prioritas dalam penyusunan RAPBN 2027.

"Kita lihat mana yang pantas, mana yang nggak. Kita kan ada target defisitnya berapa (2,40%), selama defisit dipenuhi ya sudah. Tapi kelihatannya sih itu (kalau semua permintaan dipenuhi) di atas defisit yang ada," ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/7).

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Kebut Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional

Saat ditanya apakah nilai tambahan anggaran yang disetujui nantinya akan jauh di bawah usulan hampir Rp 1.000 triliun, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengakomodasi seluruh permintaan tersebut.

"Mungkin kita lihat, nggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi," katanya.

Pernyataan Purbaya ini mengindikasikan pemerintah akan melakukan penajaman prioritas belanja dalam RAPBN 2027 agar kebutuhan tambahan anggaran tidak mengganggu target defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah diperkirakan hanya akan mengakomodasi program-program yang dinilai paling mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pelayanan publik.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah merampungkan kompilasi usulan tambahan anggaran dari seluruh kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran 2027. Total usulan tambahan anggaran yang dihimpun mencapai Rp984 triliun.

Usulan tersebut berada di luar pagu indikatif belanja K/L tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.389,94 triliun. Apabila seluruh permintaan disetujui, total belanja K/L berpotensi membengkak menjadi Rp 2.373,94 triliun. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan pagu belanja K/L dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 1.510,5 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya mengatakan, daftar usulan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara masing-masing komisi DPR dengan kementerian atau lembaga mitra kerja.

"Kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing," ujar Said dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan awal pekan ini.

Baca Juga: Omzet Pedagang Online Tembus Rp 500 Juta? Segera Lapor ke Marketplace

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News