KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Namun, pelaksanaannya masih menunggu proses administrasi penyerahan KCIC dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Purbaya mengatakan, skema penyelesaian utang KCIC pada prinsipnya telah diputuskan. Saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan proses administrasi sebelum langkah tersebut dieksekusi.
"Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi sudah
clear bagaimana cara beresinnya," ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Skema Penyelesaian Utang KCIC, Purbaya: Tidak Harus Pakai APBN Ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden, penanganan KCIC nantinya akan berada di bawah koordinasinya setelah proses penyerahan dari Danantara rampung. Meski demikian, Purbaya menegaskan penyelesaian utang KCIC tidak harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan di luar APBN untuk menangani persoalan tersebut. "Tapi enggak harus APBN
kepakai. Saya punya skema tertentu di mana ada
tools-tools,
vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," ujarnya. Purbaya belum mengungkapkan secara rinci bentuk skema maupun instrumen yang akan digunakan. Menurutnya, penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan KCIC kepada Kementerian Keuangan selesai. Ia juga menepis spekulasi bahwa KCIC akan diubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Purbaya, belum ada keputusan maupun pembahasan mengenai opsi tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Ambil Alih PT KCIC Pengelola Kereta Cepat Whoosh "Siapa bilang? Enggak ada. Pokoknya dikasih ke saya, saya beresin," tegasnya. Lebih lanjut, Purbaya menyebut proses administrasi pengalihan KCIC dari Danantara saat ini masih berjalan. Setelah seluruh proses tersebut rampung, pemerintah akan melaporkan hasilnya kepada Presiden. "Ini lagi proses administrasinya. Itu sudah diputusin, sebenarnya sudah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita
clear sudah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News