KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan perombakan besar-besaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rabu (28/1/2026). Ia memastikan akan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh instansi tersebut, termasuk para pejabat yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. "Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Jadi saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen, di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya. Terus seluruh Kakanwil yang mengawasi pelabuhan," ujar Purbaya, Selasa (27/1/2026).
Menanggapi hal tersebut, sejumlah ekonom memberikan sejumlah masukan agar Bea Cukai dengan wajah baru bisa menyelesaikan permasalahan yang selama ini belum dituntaskan.
Baca Juga: Kementerian PKP Targetkan 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana Sumatra Rampung Mei 2026 Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai, perombakan pejabat Bea Cukai, khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama, dinilai mencerminkan masih seriusnya persoalan kebocoran penerimaan negara dan lemahnya tata kelola pengawasan kepabeanan. Menurutnya, pelabuhan selama ini menjadi titik rawan karena nilai transaksi yang sangat besar serta tingginya diskresi petugas di lapangan. "Data Kementerian Keuangan memang menunjukkan penerimaan kepabeanan dan cukai 2025 tumbuh, tetapi
tax gap dari aktivitas impor terutama
undervaluation dan salah klasifikasi masih besar," ujar Rizal kepada Kontan, Selasa (27/1/2026). Menurutnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta berbagai kasus penindakan membuktikan bahwa pelabuhan menjadi simpul krusial praktik pelanggaran. Karena itu, pejabat baru dituntut menyelesaikan persoalan secara sistemik, bukan sekadar penindakan kasus per kasus. "PR utama atau pertama adalah pejabat baru harus menyelesaikan dan menutup celah kebocoran ini secara sistemik, bukan sekadar penindakan kasus per kasus," katanya. Selain kebocoran penerimaan, Rizal menekankan pentingnya menurunkan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan tanpa melemahkan fungsi pengawasan. Ia merujuk data Bank Dunia dan Logistics Performance Index (LPI) yang menunjukkan biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 23%–24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.
Baca Juga: Komselindo Soroti Pendekatan Keselamatan Jalan Salah satu penyebab utamanya adalah lamanya
dwelling time serta ketidakpastian proses kepabeanan. Oleh karena itu, pejabat baru Bea Cukai perlu memastikan pengawasan berbasis risiko benar-benar berjalan, sehingga arus barang legal bisa cepat dan murah, sementara praktik ilegal ditekan. "Tanpa perbaikan ini, Bea Cukai justru menjadi
bottleneck yang menekan daya saing industri dan ekspor," imbuh Rizal. Rizal juga menyoroti pembenahan integritas sistem dan data yang kerap luput dari perhatian. Meski digitalisasi kepabeanan telah berjalan, ruang negosiasi informal dinilai masih terbuka selama data manifest, nilai impor, dan pemeriksaan fisik masih bisa "diterjemahkan" di lapangan. Padahal, kata dia, pengetatan berbasis data berpotensi meningkatkan penerimaan tanpa menaikkan tarif, sekaligus melindungi industri dalam negeri dari banjir impor murah ilegal. Adapun ukuran keberhasilan pejabat baru bukan jumlah rotasi jabatan atau operasi penindakan, melainkan apakah penerimaan membaik, biaya logistik turun, dan kepercayaan pelaku usaha dan publik pulih. "PR Bea Cukai ke depan adalah bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi jabatan, tetapi apakah ada keberanian memutus praktik lama dan membangun sistem yang bersih, tegas, dan efisien. Itu ujian sebenarnya dari perombakan ini," tegas Rizal.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Ditargetkan Tampung 45.000 Siswa pada Tahun 2026 Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pejabat Bea Cukai ke depan menghadapi pekerjaan rumah besar yang menyentuh aspek struktural internal. Salah satunya adalah perombakan sistem remunerasi pegawai. "Merombak total remunerasi pegawai Bea Cukai berdasarkan
outcome bukan aktivitas kegiatan. Misalnya berapa banyak barang ilegal yang gagal masuk dan sebagainya," kata Bhima. Selain itu, Bhima menekankan perlunya penguatan
whistle blowing system untuk meningkatkan pengawasan internal, serta penerapan pertukaran data barang lintas negara.
Menurutnya, selisih klasifikasi barang atau HS Code masih kerap terjadi di hampir sebagian besar ekspor komoditas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
