KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) belum menemukan titik terang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pihaknya belum dilibatkan untuk diskusi lebih lanjut terkait skema pembayaran utang tersebut. Namun informasi terakhir yang ia ketahui adalah, pembayaranya dilakukan 50% melalui APBN, dan 50% lainnya melalui dividen Danantara. “Nanti saya belum dipanggil untuk masalah itu, seingat saya sih masih 50%-50%, belum diajak kesana,” tutur Purbaya kepada awak media, Kamis (12/2/2026).
Baca Juga: PIP Buka Peluang Salurkan Pembiayaan ke Kopdes Merah Putih Sebagaimana diketahui, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar US$ 7,27 miliar. Dari total investasi tersebut, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (
fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (
cost overrun) yang mencapai US$ 1,2 miliar, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun. Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hingga saat ini Danantara masih melakukan pembicaraan teknis untuk merampungkan skema pembayaran utang proyek strategis nasional tersebut. "Kemarin laporan terakhir Rapat di Danantara masih finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo dijumpai di Stasiun Gambir, Selasa (10/2/2026). Prasetyo menegaskan, meskipun negosiasi masih berjalan, sumber pembayaran utang tetap akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia belum merinci besaran pasti beban yang akan ditanggung oleh kas negara dalam skema tersebut.
Baca Juga: Wamenkeu: 25.000 Penerima UMi di Solo Terlalu Kecil untuk Kota Selevel Surakarta Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin memastikan bahwa pemerintah telah memiliki solusi atas persoalan ini, yang sebelumnya telah ditegaskan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. "Sudah, sudah beres kan, kan waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah beres, sudah beres," ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Senin (9/2/2026). Bobby menambahkan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan tata pelaksanaan teknis penyelesaian pembayaran tersebut.
"Tata laksananya lagi dibicarakan dengan pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
