KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan program perumahan yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto bakal berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Hanya saja, Purbaya memberi catatan bahwa hal tersebut bakal terjadi bila program perumahan yang digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP) berhasil dijalankan dengan baik.

"Saya belum hitung berapanya tapi amat signifikan. Karena ada konstruksi semen, rumah, itu dianggap investasi, jadi di segala sisi naik semua," ujarnya usai menggelar pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

Meski demikian, Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya belum menghitung secara khusus sumbangan yang bakal diberikan dari program perumahan ini ke pertumbuhan ekonomi. Dia hanya bilang, yang pasti angkanya cukup signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5,7%.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Anggarkan Rp 43 Triliun untuk Renovasi Rumah Tahun Depan

"Tapi saya yakin kalau programnya jalan, 5,6% - 5,7%. Katanya Presiden kalo tumbuhnya di atas 5,5% saya dapat hadiah," ungkapnya.

Untuk diketahui, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pemerintah menargetkan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 67%.

Adapun target jumlah rumah tangga yang dapat difasilitasi mencapai 314.124 unit per tahun.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Perpanjang Insentif PPN DTP Rumah 100% Hingga Desember 2027

"Pembangunan rumah baru ditetapkan sebanyak 476 unit, sementara rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 38.504 unit. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyediaan hunian vertikal, baik rumah susun sewa (rusunawa) maupun rumah susun milik (rusunami), sebanyak 1.944 unit per tahun," tulis baleid tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo menargetkan realisasi rumah subsidi lewat skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kepada 273.200 kepala keluarga (KK) hingga akhir 2025. 

Di samping itu, penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan secara terpadu seluas 177,84 hektare (ha) per tahun.

Baca Juga: Kementerian PKP Lapor Rumah Subsidi Tersalur Capai 178.000 Unit per 22 September 2025

Selanjutnya: Cuaca Panas Ekstrem di Jakarta dan Sekitarnya Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG

Menarik Dibaca: Sentimen Positif Pasar Kripto di Tengah Tekanan Penambahan Tarif Impor AS ke China

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News