KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir mendekati level Rp 17.000 tidak akan memberikan tekanan signifikan terhadap belanja subsidi energi pada 2026. 

Menurutnya beban subsidi energi masih relatif terkendali karena pergerakan kurs dan harga minyak global masih sejalan dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

“Ya kita bayar saja. Dolarnya naik berapa sih, enggak jauh beda dengan asumsi APBN kita, dan harga minyaknya kan di bawah asumsi APBN. Jadi subsidi ini ya gampangnya relatif terkendali selama ini,” ujar Purbaya saat ditemui saat makan siang di sekitar Gedung Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Baca Juga: Airlangga Tegaskan Peran Strategis Swasta dalam Percepatan Aksesi Indonesia ke OECD

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah yang terjadi juga tergolong terbatas jika dilihat dari sisi persentase dibandingkan level sebelumnya. Dengan demikian, sistem perekonomian nasional dinilai sudah terbiasa menghadapi fluktuasi nilai tukar.

“Kalau rupiah melemah kan kalau dilihat dari percentage-kan sedikit ya dibanding level sebelumnya. Jadi harusnya sistem sudah terbiasa. Jadi dampaknya ke ekonomi akan minimum,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa kunci menjaga stabilitas rupiah dan tekanan fiskal, termasuk subsidi energi, terletak pada penguatan fundamental ekonomi. Ia menilai perbaikan berkelanjutan pada pondasi ekonomi akan mendorong aktivitas ekonomi domestik dan menarik kembali arus investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ke depan, Purbaya optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak menguat seiring dengan terjaganya stabilitas dan penguatan ekonomi nasional. 

“Jadi ekonomi kita kalau kita jaga terus dan kita akan perbaiki terus ke depan, Rupiah akan cenderung menguat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan antarlembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi. Purbaya menyebutkan bahwa dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama DPR, telah ditekankan perlunya penguatan koordinasi ke depan.

“Jadi mesin-mesin ekonomi dengan kebijakan yang sinergis antara kita, Bank Sentral, OJK, dan LPS, harusnya mesin-mesin ekonomi kita akan bergerak semua. Pemerintah, swasta, akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkatan lebih cepat lagi,” pungkasnya.

Baca Juga: Sebanyak 406.770 Kendaraan Gunakan 5 Ruas Tol Fungsional Gratis pada Nataru 2025/2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News