KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ikut mengawasi penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke daerah.

Pengawasan tersebut akan dilakukan secara berkala melalui jaringan kantor vertikal Kemenkeu di seluruh kabupaten dan kota, dengan evaluasi setiap dua bulan.

Purbaya mengatakan langkah tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, BGN mengakui masih menghadapi kendala dalam melakukan pengawasan pelaksanaan program di daerah.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (26/6/2026).

Selain membahas efisiensi anggaran, Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan juga diminta membantu memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan program MBG.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Anggaran MBG Bisa Dipangkas Lebih dari Rp 40 Triliun

"Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang, kalau begitu yang mengurusi di daerah biar Kementerian Keuangan saja. Orang-orang saya di daerah akan memonitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol anggarannya," katanya.

Menurut Purbaya, apabila dalam pengawasan ditemukan pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan, hasil evaluasi akan disampaikan kepada Kepala BGN untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penghentian operasional.

"Kalau tidak benar, boleh tutup saja. Kita diskusikan seperti itu," ujarnya.

Purbaya sebut, pengawasan oleh Kementerian Keuangan akan membuat proses evaluasi lebih independen karena dilakukan oleh pihak di luar BGN.

"Nanti kita bentuk tim untuk memonitor di seluruh kabupaten dan kota. Kalau jelek ya kita bilang jelek. Kepala BGN juga bilang, kalau jelek laporkan jelek. Kalau rekomendasinya tutup, ya tutup," kata Purbaya.

Menurutnya, model pengawasan tersebut akan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

"Pengawasannya akan lebih terstruktur. Yang mengawasi bukan BGN sendiri, jadi kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Baca Juga: Kepala BGN dan Menkeu Purbaya Bahas Efisiensi Anggaran MBG

Purbaya mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG akan dilakukan secara rutin setiap dua bulan. Hasil evaluasi akan menjadi bahan masukan bagi Kepala BGN untuk memperbaiki tata kelola program.

"Ada. Pasti. Saya pikir dua bulan sekali kita akan evaluasi. Di tempat kita, kita kasih masukan ke Kepala BGN. Ini permintaan Kepala BGN juga, jadi bukan saya mau ikut campur," katanya.

Selain memperkuat pengawasan, Purbaya memastikan pemerintah juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran MBG. Menurutnya, usulan efisiensi berasal dari BGN dan diperkirakan nilainya cukup signifikan.

Ia mengungkapkan anggaran program MBG untuk pelaksanaan penuh (full year) berpotensi turun menjadi di bawah Rp 268 triliun. Namun, besaran final efisiensi masih akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meski anggaran dipangkas, Purbaya memastikan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi kualitas makanan yang diterima masyarakat.

"Tidak, tetap. Justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Yang diperbaiki itu SDM-nya. Mungkin mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Korupsi Kepala BGN, Menkeu Purbaya Akan Perketat Pengawasan Anggaran MBG

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News